DPR Ingatkan Pemerintah, Jangan Ulangi Kisruh Tata Kelola BGN di Kopdes Merah Putih

Agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah tidak kemudian sama nasibnya dengan apa yang menimpa BGN hari ini,”

jelas Said.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Laporan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) mencatat adanya risiko gagal bayar dalam implementasi Kopdes Merah Putih yang berpotensi menyedot kapasitas Dana Desa dan mengganggu pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 25 Juni 2026

Wacana Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer Dikritik, Pakar: Dari Hadiah jadi Beban Baru

Maka itu, Panja merekomendasikan pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko agar Dana Desa tak tersedot untuk menutup potensi persoalan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyoroti rencana reformasi subsidi energi yang masih menghadapi persoalan akurasi data penerima manfaat.

Menurutnya, penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menyimpan persoalan serius karena tingkat exclusion-inclusion error yang tinggi.

Kalau mau jujur, tingkat exclusion-inclusion error-nya kan masih 68 persen, terutama terhadap subsidi energi,”

ujarnya.

Maka itu, pemerintah didorong mencari mekanisme penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal itu termasuk melalui sistem barcode bagi pembeli BBM di SPBU.

Ayo kita cari mekanisme yang terbaik, scheme terbaik, baik bagi Banggar maupun pemerintah,”

kata Said.