DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Pembahasan Bisa Tetap Jalan Saat Reses

Langkah itu dinilai bisa percepat penyelesaian regulasi yang selama ini dinantikan sebagai instrumen penguatan pemberantasan korupsi.

Ia menyampaikan hingga kini pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus berjalan di Komisi III DPR RI.

Pilihan Editor · Rahmat Tunny · 14 Juli 2026

Rencana Komisi III DPR Buat Panja Kasus Eks Jampidsus Dinilai Gimik Politik DPR

Pendalaman substansi dilakukan melalui berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan public hearing dengan melibatkan akademisi, aktivis, serta berbagai pemangku kepentingan.

Sampai hari ini, DPR terus melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi III, dengan berbagai RDPU maupun public hearing untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan,”

ujar Saan.

Saan pun membantah anggapan yang menyebut DPR tak serius membahas RUU tersebut. Menurutnya, DPR tetap memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

DPR tetap berkomitmen mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi isu yang beredar di masyarakat bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset, itu tidak benar,”

jelas Saan.

Ia menambahkan proses penyusunan RUU Perampasan Aset akan terus mengedepankan partisipasi publik. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan bisa menjawab kebutuhan penegakan hukum.

Masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat sangat penting agar ketika pembahasan dilakukan dengan bahan yang lengkap, RUU Perampasan Aset ini dapat menjadi regulasi yang lebih baik dan lebih sempurna,”

tutur Saan.