Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik DPR yang seperti ‘mati suri’ dalam melakukan pengawasan selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Selama hampir dua tahun ini DPR nyaris mati suri dalam sisi pengawasan,”
kata Lucius kepada Owrite, Minggu, 19 Juli 2026.
Dia menyoroti DPR yang tak pernah ada gelagat mau menggunakan hak eksklusif fungsi pengawasan seperti interpelasi, angket hingga menyatakan pendapat.
Ini berbanding terbalik dengan banyaknya kehebohan program pemerintah yang memantik kritik publik,”
ujar Lucius.
Lucius heran dari semua program pemerintah yang diduga bermasalah, sekalipun tak pernah muncul dari DPR suara yang menginginkan penggunaan hak angket dan yang lainnya.
Matinya peran pengawasan DPR seiring dengan ketakjelasan status partai oposisi di parlemen,”
tutur Lucius.
Lebih lanjut, dia menyinggung sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang diharapkan jadi oposisi malah bermanuver jadi penyeimbang.
Menurutnya, beda sikap PDIP kini dengan yang memilih mantap oposisi dua periode saat kalah Pilpres di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
PDIP yang sejak awal ada di luar pemerintahan tak merasa perlu menjadi suara lain di parlemen sebagaimana yang pernah ditunjukkan selama periode kedua SBY 2009-2014 dulu,”
lanjut Lucius.
Dia menyebut dengan matinya oposisi di parlemen membuat koalisi pendukung pemerintah.
Matinya oposisi di parlemen sekaligus menjadikan koalisi sebagai penentu segala-galanya,”
sebut Lucius.
Dia menyindir hampir semua elite koalisi saat ini dirangkul Prabowo. Dengan dinamika itu, DPR seperti bukan sebagai lembaga pengawas.
Koalisi yang hampir semua elitnya di bawah kendali Presiden membuat DPR serasa jadi cabang lain eksekutif. Ini menjadikan DPR sebagai tameng bagi eksekutif,”
tutur Lucius.
Lucius mengatakan Lembaga wakil rakyat kali ini juga sering diwakili pimpinan DPR saat menyampaikan pernyataan ke publik.
Kalau gak pakai suara fraksi, maka kadangkala suara seorang pimpinan DPR saja sudah mewakili DPR,”
ujar Lucius.
