Penunjukan Sudaryono Jadi Pertaruhan Prabowo dan Nasib Program MBG

Pengawasan BGN Masih Lemah dan Tertutup

Ia menilai, Kepala BGN idealnya memiliki pemahaman yang kuat mengenai tata kelola makanan dan gizi sehingga mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan Program MBG, termasuk meminimalkan kasus keracunan makanan.

Selain itu, Jamiluddin menekankan pentingnya keterbukaan BGN terhadap pengawasan, baik oleh Komisi IX DPR RI maupun masyarakat. Mekanisme pengawasan selama ini dinilai belum berjalan optimal karena akses terhadap BGN masih tertutup.

Contohnya, saat anggota Komisi IX DPR RI yang akan meninjau SPPG saja harus mendapat izin dari petinggi BGN. Hal ini sangat tidak wajar, karena sulit membayangkan hasil pengawasan Anggota Komisi IX DPR RI ke SPPG dengan terlebih dahulu meminta izin ke BGN,”

jelasnya.

Jamiluddin mempertanyakan apakah Sudaryono memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk memimpin BGN dan membenahi Program MBG yang menurutnya telah menghadapi tantangan kepercayaan publik.

Masalahnya apakah Sudaryono punya kualifikasi tersebut. Kalau tidak, Sudaryono dikhawatirkan akan sulit dapat membenahi BGN, khususnya Program MBG yang sudah mendapat image buruk dari sebagian masyarakat,”

ujarnya.

Keberhasilan atau kegagalan Sudaryono memimpin BGN, sambung Jamiluddin, akan berdampak langsung terhadap citra Program MBG sekaligus menjadi pertaruhan politik bagi Presiden Prabowo.

Jadi, penunjukan Sudaryono bisa menjadi pertaruhan bagi Presiden Prabowo. Kalau Sudaryono berhasil, citra Program MBG dapat dipulihkan. Dukungan masyarakat terhadap Program MBG akan semakin kuat. Sebaliknya, bila Sudaryono gagal, maka citra Program MBG akan semakin buruk. Hal ini akan berimplikasi pada penolakan terhadap Program MBG bakal semakin besar,”

tutupnya.