Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai kritik publik terhadap pemerintah tidak cukup dijawab secara spontan oleh seorang Presiden.
Menurutnya, dibutuhkan sistem yang bisa menangkap suara masyarakat secara utuh sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Kritik bukan dijawab oleh pemimpin, harus ada mekanisme sistemnya,”
kata Hasto di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Hasto mengatakan kritik merupakan bagian penting dalam negara demokrasi. Dengan demikian, harus direspons melalui mekanisme yang terstruktur.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo perlu didukung oleh tim pemikir atau think tank yang memiliki kredibilitas. Dengan demikian, bisa mampu membaca kondisi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Yang di sekitar Presiden harus ada think tank yang betul-betul kredibel yang menjangkau grassroots,”
ujarnya.
Dengan begitu, kata Hasto, respons pemerintah terhadap berbagai persoalan tak sekadar bersifat reaktif. Tapi, melainkan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.
Sehingga respons yang diberikan autentik sebagai harapan dari rakyat yang paling bawah,”
tutur Hasto.
Hasto menilai masukan dari masyarakat seharusnya menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Ia bilang kritik publik tak boleh dipandang sebagai ancaman. Tapi, melainkan sebagai bahan evaluasi agar arah kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Menurut Hasto, sistem yang mampu menyerap aspirasi publik secara efektif juga akan memperkuat kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
Maka itu, ia berharap pemerintah membangun mekanisme yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya mendengar suara dari lingkaran elite.
Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan,”
tutur Hasto.
