Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar menilai penurunan elektabilitas Presiden RI Prabowo Subianto dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, banyak kebijakan yang justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ya, tentu saja penurunan elektabilitas sudah pasti berkaitan dengan kinerja pemerintah selama beberapa waktu terakhir, mungkin praktis hampir dua tahun di bawah Pak Prabowo,”
kata Media kepada Owrite, Senin, 3 Agustus 2026.
Dia mengatakan publik belum melihat kualitas kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi seperti pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.
Publik tidak melihat ada kualitas kebijakan yang baik yang relatif berdampak besar, khususnya pada aspek ekonomi seperti pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja,”
lanjut Media.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah justru melahirkan berbagai kebijakan yang tak jadi kebutuhan masyarakat. Kondisi itu, menurutnya, semakin memperkuat kekecewaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Masyarakat melihat adanya komunikasi yang buruk. Kemudian, kualitas kebijakan yang buruk. Banyak juga kebijakan yang dilakukan tidak diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat,”
ujar dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Media menilai buruknya persepsi publik tak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan. Namun, juga oleh berbagai polemik yang terus mewarnai pemerintahan.
Ia menyebut kegaduhan di level elite hingga kasus-kasus yang menyeret pejabat ikut membentuk penilaian masyarakat.
Hari-hari itu diisi oleh kegaduhan di level elite, seperti ada yang ditangkap dan lain-lainnya. Jadi, masyarakat sudah merasakan ada inkompetensi pemerintah dalam tata kelola kebijakan,”
kata Media.
Menurut Media, berbagai persoalan tersebut kemudian tercermin dalam hasil survei maupun respons masyarakat di ruang publik.
Ini jelas akhirnya membuat masyarakat menuangkan kekecewaannya, entah itu dalam bentuk survei, di media sosial, dan lain-lain,”
tuturnya.
Media menambahkan, tanpa penelitian statistik yang rumit sekalipun, masyarakat sudah bisa menilai kinerja pemerintah dari berbagai polemik yang terjadi selama ini.
Kopdes yang bahkan berdiri di hutan, dan lain-lain. Jadi, isu-isu dan fakta-fakta inilah yang kemudian menggambarkan secara keseluruhan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah,”
ujarnya.
Respons Istana
Pihak Istana sudah menanggapi terkait temuan survei SMRC soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang merosot menjadi 51,1 persen.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tak bekerja untuk mengejar tingkat kepuasan dalam survei.
Ya pertama, sedari awal selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari survei gitu ya,”
kata Prasetyo saat ditemui di Kereta Api (KA) Nusantara Explorer, dikutip pada Jumat, 31 Juli 2026.
Menurut Prasetyo, pemerintah meyakini seluruh program yang dijalankan bertujuan memenuhi kepentingan masyarakat. Program itu juga untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo.
Dia menyampaikan pemerintah juga tak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar survei. Prasetyo meyakini dari yang sudah dikerjakan pemerintah, rakyat akan bisa menerima semua yang dijalankan sebagai janji politik saat kampanye.
Sebagai cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara yang ingin maju. Ingin sejahtera, mandiri dalam berbagai bidang, di antaranya pangan. Kemudian, energi, industrialisasi kita kejar, hilirisasi kita kejar,”
ujar politikus Partai Gerindra itu.
