DPR Diminta Segera Tuntaskan RUU Pemilu, Polemik 17,3 Juta Suara Jadi Alarm

Menurut Ferry, pembahasan RUU Pemilu harus mencakup berbagai aspek. Pembahasan itu mulai dari sistem pemilu, daerah pemilihan, mekanisme pencalonan, formula penghitungan suara, hingga digitalisasi penyelenggaraan pemilu dan penyesuaian terhadap putusan MK.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 5 Agustus 2026

Partai Ummat Siapkan 5 Usulan Menggebrak RUU Pemilu, tapi Belum Dapat Undangan DPR

Ia menilai kepastian regulasi sejak dini penting agar peserta pemilu, penyelenggara, pemerintah, maupun masyarakat memiliki waktu yang sama untuk mempersiapkan diri.

Selain itu, Perindo juga minta DPR mengkaji ulang ketentuan parliamentary threshold (PT) setelah terbitnya Putusan MK Nomor 116.

Ferry menilai kebijakan ambang batas parlemen selama ini justru membuat semakin banyak suara rakyat tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

Menurut dia, pada Pemilu 2019 terdapat sekitar 13,5 juta suara yang tidak terwakili di parlemen. Angka itu meningkat menjadi sekitar 17,3 juta suara pada Pemilu 2024.

Jangan sampai penerapan parliamentary threshold membuat banyak suara rakyat terbuang, apalagi kita menggunakan sistem proporsional,”

ujarnya.

Ferry mengatakan DPR harus memegang teguh putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Karena itu, opsi tanpa parliamentary threshold maupun ambang batas sebesar 1 persen patut dipertimbangkan agar representasi politik masyarakat tetap terjaga.