Jelang Dua Tahun Prabowo – Gibran, Banyak Wamen Tak Produktif jadi Beban Negara

Ia menilai, posisi wamen seperti itu justru berpotensi jadi beban bagi keuangan negara bila tak memiliki fungsi dan kontribusi yang jelas.

Namun, sekali lagi kecenderungan yang terjadi wamen-wamen ini juga tidak memiliki kinerja yang mendukung menteri yang ada,”

jelas Anang.

Dia mengkritik wamen yang banyak di kabinet memperlihatkan tidak efisiensi dalam keuangan negara. Selain itu, sejumlah wamen juga diduga masih rangkap jabatan di luar kabinet

Bahkan, cenderung membuang-buang anggaran negara. Kenapa demikian? Karena selain menjabat sebagai wakil menteri beberapa wamen juga mempunyai posisi di luar kabinet,”

ujar Anang.

Menurut Anang, sejumlah wamen diketahui punya jabatan di luar struktur kementerian, termasuk posisi di perusahaan milik negara. Kondisi tersebut, kata dia, perlu jadi bagian dari evaluasi karena berkaitan dengan efektivitas jabatan sekaligus penggunaan anggaran.

Yang itu dalam tanda kutip sebagai sebuah kompensasi atas penghasilan mungkin yang dinilai tidak besar. Nah, misalkan duduk di Komisaris BUMN atau apapun lah yang itu juga mensuplai penghasilan dari wamen itu sendiri,”

kata Anang.

Lebih lanjut, Anang berpandangan pemerintah perlu melihat kembali apakah keberadaan setiap wamen benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja kementerian.

Dia menyoroti bila seorang wamen tak produktif dalam menjalankan fungsi pendampingan terhadap menteri maka anggaran yang dikeluarkan negara dinilai tak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Namun, sekali lagi dengan posisi wamen yang tidak produktif dalam kinerja mendukung kementerian ini menjadi pemborosan yang luar biasa terhadap anggaran negara,”

sebut Anang.

Tak hanya membebani anggaran negara, Anang menilai keberadaan pejabat yang merangkap posisi di perusahaan BUMN juga berpotensi memengaruhi efisiensi perusahaan pelat merah.

Kemudian, juga mengganggu kinerja dari BUMN yang tak memiliki signifikansi kinerja. Tetapi, dari BUMN juga harus tetap mengeluarkan uang yang tidak sedikit,”

ujar Anang.

Perlu Kajian Strategis

Karena itu, Anang menilai pemerintah tak bisa sekadar mempertahankan atau menghapus seluruh posisi wamen secara serentak. Menurut dia, diperlukan kajian strategis untuk menentukan kementerian yang memang membutuhkan posisi tersebut.

Oleh karena itu wamen yang manakah kemudian yang harus dihilangkan atau dipertahankan? Saya kira perlu ada sebuah kajian yang strategik ya terkait dengan posisi-posisi tertentu yang itu memang harus membutuhkan wamen atau tidak,”

jelas Anang.

Menurutnya, evaluasi tersebut perlu melibatkan sejumlah ahli. Dengan demikian, keputusan yang diambil tak hanya didasarkan pada pertimbangan politik. Namun, juga kebutuhan organisasi dan efektivitas pemerintahan.

Ini yang menurut saya perlu ada pertimbangan dari beberapa ahli ya terkait dengan perlu tidaknya wamen dalam posisi menteri di kabinet,”

tutur Anang.

Direktur Paramater Politik Indonesia Adi Prayitno menilai wajar ada suara dari publik yang ingin ada reshuffle jelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Adi, reshuffle perlu menyasar wamen yang banyak kinerja mengecewakan selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengingatkan posisi wamen penting untuk mendukung kinerja menteri.

Wamen banyak yang tak jelas kinerjanya apa. Karena apapun posisi wamen untuk mengakselerasi kinerja Menteri,”

ujar Adi kepada Owrite, Selasa, 8 September 2026.