Isu reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak boleh berhenti pada sekadar pergantian nama dan posisi.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan reshuffle harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, termasuk mengganti menteri yang dinilai belum mampu memahami dan menjalankan arah Presiden.
Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi upgrade kabinet,”
kata Arifki Chaniago kepada Owrite, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Arifki, dua tahun merupakan waktu yang cukup untuk mengukur kemampuan para menteri dalam menjalankan tugasnya.
Jika setelah dua tahun masih terdapat menteri yang belum memahami arah pemerintahan, menurutnya Presiden perlu mempertimbangkan figur yang sejak awal mampu bekerja sesuai kebutuhan.
Kalau setelah dua tahun masih ada yang belum memahami arah Presiden, pertanyaannya sederhana: kita terus memberi waktu untuk belajar atau mencari pemain yang sejak awal sudah siap bermain?”
ucapnya.
Dijelaskannya, setiap fase pemerintahan memiliki target yang berbeda. Tahun pertama dapat digunakan untuk membangun tim, sedangkan tahun kedua menjadi momentum untuk melihat efektivitas kerja para menteri.
Memasuki tahun ketiga, kabinet dituntut mulai menghasilkan capaian yang lebih nyata.
Tahun pertama membangun tim, tahun kedua melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga harus menghasilkan,”
jelasnya.
Jangan Sebagai Pelengkap
Arifki menambahkan, Presiden tidak membutuhkan menteri hanya untuk memenuhi struktur kabinet.
Para pembantu Presiden harus mampu menjadi pemain yang bisa menerjemahkan visi pemerintahan menjadi kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan,”
tegasnya.
Arifki menilai, keputusan Presiden dalam memilih menteri juga memiliki konsekuensi politik terhadap Prabowo sendiri.
Ketika kinerja seorang menteri tidak maksimal, beban dan pertanggungjawabannya pada akhirnya kembali kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya,”
tutupnya.
Dengan demikian, reshuffle yang dilakukan menjelang atau setelah dua tahun pemerintahan seharusnya menjadi uji kualitas kabinet, bukan sekadar rotasi jabatan.
