Kita juga harus memperhatikan ragam dan karakter ideologis yang ada di masyarakat. Untuk pemilu ini angka sekitar 5 persen sudah ideal,”
ujarnya.
Sarmuji menyampaikan angka 7 persen bukan pilihan Golkar. Dia juga menilai persoalan ambang batas parlemen tak bisa semata-mata dikaitkan dengan efisiensi.
Nggak ada kaitannya dengan efisien,”
kata Sarmuji.
Dia kemudian kembali menegaskan posisi Golkar ketika ditanya soal usulan 7 persen.
Lebih baik lima persen,”
jelas Sarmuji.
Sarmuji khawatir ambang batas yang terlalu tinggi justru membuat keragaman ideologi masyarakat tak tercermin di parlemen.
Ragam ideologi yang hidup di masyarakat agar tetap tercermin melalui partai partai di parlemen,”
ujarnya.
Dia khawatir angka 7 persen justru tak mencerminkan ragam ideologis masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tetap mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 7 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Paloh menyebut Nasdem siap menerima konsekuensi jika usulan tersebut membuat partainya tak lolos ke parlemen karena belum memenuhi ambang batas.
Nasdem mengusulkan 7 persen. Walaupun surveinya Nasdem 4 persen. Jadi, Nasdem itu mengikhlaskan dirinya, kalau dia enggak masuk di parlemen, karena parliamentary threshold-nya tinggi,”
tutur Paloh saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.
Menurut Paloh, sikap itu merupakan garis partai yang selama ini dipegang Nasdem dalam pembahasan mengenai ambang batas parlemen.
