Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pihak tertentu ‘saking pintarnya jadi goblok’ dinilai menunjukkan persoalan dalam komunikasi publik seorang kepala negara. Pernyataan tersebut dinilai tetap tak etis disampaikan seorang pemimpin negara.
Direktur The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan persoalan utama bukan hanya pada pilihan kata yang digunakan Prabowo. Tapi, sikap seorang kepala negara menyampaikan respons terhadap kritik di ruang publik.
Pada dasarnya memang Prabowo itu bermasalah dalam hal komunikasi publik. Kalau kita bicara kriteria sebagai pemimpin atau negarawan, model komunikasi publik yang sedemikian itu tidak masuk,”
kata Adinda, dalam keterangannya, Selasa, 22 September 2026.
Menurutnya, posisi Prabowo sebagai kepala negara membuat setiap pernyataan yang disampaikan memiliki bobot dan konsekuensi berbeda dibandingkan ucapan masyarakat biasa.
Maka itu, meskipun pernyataan Prabowo itu diklaim hanya ditujukan kepada beberapa pakar, penggunaan istilah yang merendahkan tetap dinilai tidak tepat.
Kalaupun dianggap tidak menggeneralisir, tetap saja itu bukan hal yang etis untuk disampaikan sebagai pemimpin negara,”
ujar Adinda.
Adinda pun menyoroti adanya persoalan konsistensi dalam komunikasi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik. Namun, di sisi lain, kritik yang disampaikan secara tajam justru kerap mendapatkan respons keras.
Dia mengatakan terbuka, pemerintah akan kritik, silakan mengkritik. Tapi, di sisi lain juga membombardir atau reaksioner terhadap kritik-kritik yang mungkin tajam terhadap pemerintah. Sehingga kemudian muncul respons seperti ‘saking pintarnya jadi goblok’,”
tutur Adinda.
Menurut Adinda, perbedaan respons tersebut menjadi penting karena kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi. Kata dia, pemerintah semestinya merespons kritik dengan membuka ruang dialog dan menunjukkan data yang bisa menguji argumentasi masing-masing pihak.
Kenapa tidak dengan mengajak, ‘Ayo, saya akan undang orang-orang yang mengkritik untuk berdebat atau berdiskusi secara sehat sesuai dengan data-data yang ada’,”
katanya.
Ia menilai cara itu akan jauh lebih konstruktif dibandingkan merespons kritik secara emosional di forum publik. Pemerintah juga dinilai punya pekerjaan rumah untuk perbaiki komunikasi publik. Hal itu termasuk menjelaskan dasar kebijakan dengan data dan membuka ruang terhadap masukan yang berbeda.
Ini PR pemerintah juga untuk memperbaiki komunikasi publiknya, menunjukkan datanya seperti apa. Jadi, bukan dengan reaksioner atau marah-marah di forum umum,”
ujar Adinda.
Lebih lanjut, Adinda menambahkan, kritik dari pakar maupun masyarakat seharusnya tak dipandang semata-mata sebagai serangan terhadap pemerintah. Kritik diperlukan untuk menguji apakah kebijakan yang diklaim ditujukan bagi kepentingan rakyat benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Dibanding ribut mengenai pakar yang goblok, kenapa pemerintah tidak mencoba membuka diri untuk feedback secara konstruktif dan sehat,”
katanya.
Menurutnya, pemerintah justru perlu membuktikan setiap kebijakan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perdebatan mengenai kebijakan tak berhenti pada klaim siapa yang paling benar. Namun, bisa diuji melalui data, evaluasi, dan partisipasi publik.
