Presiden RI Prabowo Subianto diminta bisa perjelas standar evaluasi terhadap jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih. Dengan adanya standar evaluasi bisa menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.
Standar evaluasi itu disuarakan di tengah sorotan terhadap posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
Presiden tentu punya perpanjangan tangan untuk mengidentifikasi menterinya yang tidak bersih. Termasuk juga masukan dari opini yang berkembang di masyarakat,”
kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kepada Owrite, Selasa, 22 September 2026.
Jamil, sapaan akrabnya, mengatakan Prabowo perlu punya ukuran yang konsisten dalam menentukan apakah seorang menteri harus dipertahankan atau diganti. Ia menyebut setidaknya ada dua hal yang perlu jadi perhatian Prabowo yakni integritas dan kinerja.
Kata dia, menteri yang terindikasi tak bersih semestinya bisa dievaluasi tanpa mesti menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, ia menekankan perlunya penelusuran terlebih dahulu untuk memastikan apakah dugaan atau opini yang berkembang di tengah masyarakat memiliki dasar yang kuat.
Dia mencontohkan sorotan terhadap Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Menurut dia, opini yang berkembang terkait kedua menteri tersebut seharusnya jadi bahan evaluasi bagi Presiden.
Figur Nusron disorot publik karena diduga terseret dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon. Sementara, Raja Juli Antoni dikritik karena persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga dugaan menerima amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby
Kasus Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni misalnya, opini yang berkembang di masyarakat sudah mengarah sosok yang tidak bersih. Opini seperti ini seharusnya tidak boleh dibiarkan hingga menguap begitu saja,”
jelas Jamil.
Ia menilai, Prabowo bisa menggunakan perangkat pemerintah untuk menelusuri kebenaran dari berbagai informasi yang berkembang. Jika ditemukan indikasi kuat, menurut Jamil, evaluasi terhadap posisi menteri dapat dilakukan.
Kalau hasil penelusuran ada indikasi yang kuat, idealnya Presiden Prabowo dapat me-reshuffle tanpa menunggu adanya putusan hakim di sidang pengadilan,”
tutur eks Dekan FIKOM IISIP itu.
Menurut Jamil, langkah itu dinilai bisa perkuat persepsi publik bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas kabinet.
Kalau itu dilakukan Prabowo, publik akan yakin bahwa presiden memang terdepan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat jaga bahkan meningkatkan trust publik kepada Prabowo dan pemerintahannya,”
ujar Jamil.
Harus Jadi Ukuran
Selain persoalan integritas, Jamil menilai kinerja harus jadi indikator utama dalam melakukan reshuffle.
Menurutnya, Prabowo perlu menetapkan ukuran kinerja yang jelas sehingga alasan pergantian menteri bisa dipahami masyarakat.
Dua, Prabowo tanpa pandang buluh me-reshuffle menteri yang kinerjanya rendah. Untuk itu, Prabowo memang perlu menetapkan indikator kinerja menterinya,”
lanjut Jamil.
Ia mengatakan indikator tersebut penting agar keputusan reshuffle tak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dengan begitu, publik tidak mempunyai penilaian liar terkait menteri yang di-reshuffle,”
tutur Jamil.
Jamil pun menyinggung pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan. Purbaya telah digantikan Suahasil Nazara dalam reshuffle terbaru Kabinet Merah Putih.
Misalnya saat Purbaya di-reshuffle, sebagian publik terheran-heran. Sebab, di mata sebagian publik kinerja Purbaya baik dan tanpa kesalahan yang mendasar, apalagi korupsi,”
jelas Jamil.
Di sisi lain, Jamil menilai ada menteri yang mendapat sorotan terkait kinerja. Namun, masih dipertahankan dalam kabinet.
Misalnya Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, Natalius Pigai, Nusron Wahid, dan Widianti Putri Wardana hingga saat ini masih bercokol sebagai menteri,”
ujar Jamil.
Kondisi tersebut, menurut Jamil, bisa menimbulkan persepsi adanya perbedaan antara ukuran yang digunakan pemerintah dan penilaian masyarakat dalam mengevaluasi menteri.
Jadi, ada kesenjangan penilaian kinerja menteri oleh presiden dan publik. Hal ini dapat membuat publik menilai presiden melakukan reshuffle bukan berdasarkan indikator kinerja yang jelas,”
tutur Jamil.
Ia menilai persepsi itu pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Bukan hanya kepada Presiden Prabowo, tetapi juga kepada para menteri yang menjadi sorotan.
Penilaian tersebut dapat mempengaruhi trust publik terhadap Presiden Prabowo. Termasuk tentunya trust publik terhadap menteri-menteri yang dinilai kinerjanya rendah,”
sebut Jamil.
Karena itu, Jamil kembali menekankan pentingnya konsistensi dalam evaluasi kabinet. Menurutnya, Presiden perlu menjadikan integritas dan kinerja sebagai dua ukuran yang jelas dalam menentukan keberlanjutan seorang menteri di dalam kabinet.
Dua hal itu harus dipertahankan Prabowo kalau memang trus publik kepadanya tetap terjaga. Prabowo harus konsisten me-reshuffle menterinya yang terindikasi tidak bersih dan kinerjanya rendah,”
ujar Jamil.
