Ia bahkan mempertanyakan apakah aturan pemilu harus terus diubah setiap periode hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
Bagi dia, perubahan aturan tak semestinya dilakukan dengan menjadikan kepentingan kelompok sebagai dasar utama.
Dan, ini ada wacana liar kalau menurut kami gitu ya menggunakan instrumen-instrumen yang menurut kami itu jauh dari apa yang diisaratkan oleh Undang-Undang,”
ujarnya.
Bestari kembali merujuk pada ketentuan yang menyebut peserta pemilu merupakan partai politik dan/atau gabungan partai politik. Sementara, untuk fraksi DPR, menurutnya, tidak disebut sebagai peserta pemilu dalam ketentuan tersebut.
Undang-Undang kita mengisyaratkan kan sudah jelas peserta pemilu itu partai politik dan/atau gabungan partai politik. Bukan fraksi DPR ya, apa kaitannya kan begitu,”
kata Bestari.
Bestari kemudian pertanyakan kemungkinan perubahan Undang-Undang yang dilakukan berulang kali mengikuti kepentingan politik pada setiap periode. Ia minta agar pembentukan aturan tak sekadar mengikuti kebutuhan politik sesaat.
Apakah kita harus mengubah Undang-Undang setiap tahun gitu setiap masa periode kampanye untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan golongan-golongan kelompok-kelompok tertentu gitu loh,”
ujarnya.
Karena itu, Bestari meminta masyarakat mencermati setiap wacana perubahan aturan pemilu yang berkembang. Ia mengingatkan agar perubahan regulasi tak kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak tertentu.
Sehingga kita berharap bahwa masyarakat menjadi waspada terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai kemudian ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu oleh pihak-pihak tertentu, saya kira itu,”
tutur Bestari.
Pernyataan Bestari tersebut disampaikan ketika membahas sejumlah isu dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Selain wacana pencalonan presiden melalui dua fraksi, salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
Dalam isu parliamentary threshold, PSI sebelumnya menyatakan tak mempersoalkan apabila ambang batas tersebut berada di angka 5 persen. Bestari mengatakan partainya tetap optimistis meski hasil survei Poltracking menempatkan elektabilitas PSI di angka 2,3 persen.
