Elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya berada di angka 2,3 persen dalam survei terbaru Poltracking Indonesia. Angka itu bahkan masih di bawah perolehan suara PSI pada Pemilu 2024 yang mencapai 2,81 persen.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai hasil itu menunjukkan safari politik Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan dampak positif terhadap elektabilitas PSI. Padahal, safari politik Jokowi di sejumlah daerah diharapkan bisa mendongkrak suara partai.
Jadi, faktor safari politik Jokowi belum berdampak positif terhadap PSI. Penyebabnya tentu banyak,”
kata Jamil, sapaan akrabnya, Jumat, 25 September 2026.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi. Dalam simulasi surat suara 18 partai politik, PSI memperoleh elektabilitas 2,3 persen.
Angka itu berada di bawah Gerindra 23,2 persen, PDIP 11,6 persen, Golkar 10,4 persen, PKB 6,2 persen, Demokrat 6,1 persen, dan Nasdem 4,4 persen. PAN tercatat 3,4 persen dan PKS 3,3 persen.
Jamil menilai kondisi itu patut diperhatikan PSI karena safari politik Jokowi mestinya bisa jadi salah satu faktor yang membantu partai meningkatkan daya tarik elektoral.
Namun, hasil survei justru menunjukkan angka PSI masih rendah. Menurut dia, salah satu persoalannya adalah efektivitas endorsement politik Jokowi yang dinilai tidak lagi sekuat sebelumnya.
Ia menilai endorsement baru efektif jika figur yang memberikan dukungan memiliki kredibilitas dan integritas yang kuat di mata publik.
Masalahnya Jokowi di mata sebagian masyarakat Indonesia bukan lagi sosok yang kredibel dan berintegritas. Jokowi justru dinilai sosok kontroversial, terutama setelah penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu berlarut-larut,”
ujar Jamil.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan Jokowi ketika menjabat presiden yang menurutnya ikut memengaruhi persepsi sebagian masyarakat. Di antaranya adalah penggunaan pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilainya membatasi kritik serta revisi UU KPK yang disebutnya sebagai bentuk pelemahan lembaga antirasuah.
Jadi, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Jokowi tampaknya memang sudah memudar. Hal ini kiranya yang membuat Jokowi tak efektif mengendoser PSI untuk mendongkrak elektabilitasnya,”
kata eks Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.
Dia mengatakan mestinya tokoh yang memberikan endorsement politik punya rekam jejak yang bersih, jujur, dan berintegritas.
Namun, Jamil menilai persoalan PSI tak hanya terletak pada figur Jokowi. Ia juga menyoroti kekuatan figur internal partai, terutama jajaran pimpinan PSI di tingkat pusat.
Menurut dia, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian PSI Ahmad Ali belum memiliki akar rumput yang kuat untuk mendongkrak elektoral partai berlogo gajah itu. Kondisi itu dinilai semakin berat karena tak ditopang figur PSI yang kuat di daerah.
Jadi, petinggi PSI mulai dari pusat hingga ke daerah praktis tak punya nilai jual politik. Hal ini kiranya membuat PSI semakin sulit mendongkrak elektabilitas partainya,”
ujar Jamil.
Adapun hasil survei Poltracking merupakan potret preferensi politik responden saat pengumpulan data pada Agustus 2026. Poltracking mencatat survei memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
