Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meminta partai politik tidak berhenti melakukan seleksi ketat saat merekrut kader untuk mencegah kader terlibat korupsi.
Menurutnya, pengawasan terhadap kader juga perlu dilakukan secara berkelanjutan selama seseorang masih menjadi bagian dari partai.
Nah, jadi saya melihat memang kalau partai politik itu menyeleksi kader sudah ketat. Sebaiknya ketat itu tidak hanya di awal,”
kata Jamiluddin kepada Owrite, Senin, 28 September 2026.
Jamiluddin menjelaskan, pengawasan terhadap kader seharusnya terus dilakukan hingga seseorang tidak lagi menjadi bagian dari partai.
Karena itu, menurutnya, setiap partai perlu memiliki mekanisme internal yang dapat mengikat kader selama menjalankan aktivitas politik.
Tapi itu sampai selesainya seseorang menjadi kader. Nah, untuk itu perlu setiap partai melakukan inovasi baru dengan merombak anggaran dasar,”
jelasnya.
Dia menilai pembenahan internal partai perlu dituangkan dalam aturan organisasi agar komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai pernyataan politik.
Apalagi, kata Jamiluddin, aturan tersebut juga harus memiliki mekanisme yang mengikat setiap kader.
Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus dielaborasi menjadi pakta integritas. Sehingga masing-masing kader itu diikat,”
jelasnya.
Jamiluddin menegaskan, mekanisme tersebut perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap seluruh kader. Dengan pengawasan itu, partai dinilai dapat lebih awal mengetahui sekaligus mengantisipasi perilaku kader yang berpotensi melanggar aturan.
Dia menilai penerapan sistem pengawasan dan kepatuhan secara konsisten dapat membantu menekan potensi korupsi di lingkungan partai politik.
Kalau itu dilakukan dan semua partai taat asas melakukannya, seharusnya minimal korupsi itu bisa ditekan,”
tuturnya.
