Bukan Cuma Seleksi Awal, Parpol Harus Ikat Kader dengan Pakta Integritas Antikorupsi

Karena itu, menurutnya, setiap partai perlu memiliki mekanisme internal yang dapat mengikat kader selama menjalankan aktivitas politik.

Tapi itu sampai selesainya seseorang menjadi kader. Nah, untuk itu perlu setiap partai melakukan inovasi baru dengan merombak anggaran dasar,”

jelasnya.

Dia menilai pembenahan internal partai perlu dituangkan dalam aturan organisasi agar komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai pernyataan politik. 

Apalagi, kata Jamiluddin, aturan tersebut juga harus memiliki mekanisme yang mengikat setiap kader.

Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus dielaborasi menjadi pakta integritas. Sehingga masing-masing kader itu diikat,”

jelasnya.

Jamiluddin menegaskan, mekanisme tersebut perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap seluruh kader. Dengan pengawasan itu, partai dinilai dapat lebih awal mengetahui sekaligus mengantisipasi perilaku kader yang berpotensi melanggar aturan.

Dia menilai penerapan sistem pengawasan dan kepatuhan secara konsisten dapat membantu menekan potensi korupsi di lingkungan partai politik.

Kalau itu dilakukan dan semua partai taat asas melakukannya, seharusnya minimal korupsi itu bisa ditekan,”

tuturnya.