Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong pembentukan Dewan Pengawas independen dalam sistem kepartaian untuk memastikan aturan antikorupsi yang dibuat partai politik benar-benar dijalankan.
Ya, itu tadi makanya saya katakan sebaiknya ada alat pemaksa. Tetapi alat pemaksa itu baru bisa berjalan kan kalau ada, misalnya, diatur juga Dewan Pengawas,”
kata Jamiluddin kepada Owrite, Rabu, 30 September 2026.
Jamiluddin menjelaskan, partai politik saat ini dinilainya belum memiliki lembaga pengawasan yang independen. Kondisi tersebut membuat mekanisme pengawasan internal partai perlu diperkuat.
Nah, artinya begini, partai ini kan termasuk yang tidak ada pengawasnya. Lembaga yang paling merdeka. Kan begitu,”
ujarnya.
Menurut Jamiluddin, kebutuhan Dewan Pengawas juga berkaitan dengan pengawasan terhadap elite atau petinggi partai. Ia menilai, diperlukan aturan yang memberikan dasar bagi mekanisme pengawasan tersebut.







