Keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai bisa membantu pemerintah mengatur penyampaian kebijakan kepada publik. Namun, keberadaan lembaga itu dinilai perlu dibarengi dengan pembagian kewenangan yang jelas agar komunikasi pemerintah tak berjalan tumpang tindih.
Pakar politik Ujang Komarudin mengatakan Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan desain komunikasi pemerintah. Kewenangan itu termasuk memilih penggunaan juru bicara tunggal, tim juru bicara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), maupun Bakom.
Bisa ada jubir tunggal, bisa juga tim kejubiran. Bisa di Mensesneg, bisa juga di Bakom. Itu kebutuhan Presiden. Yang penting komunikasinya jangan sampai berantakan,”
kata Ujang kepada Owrite, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurut Ujang, jika Bakom tetap digunakan dalam struktur komunikasi pemerintah, lembaga tersebut mesti memiliki fungsi koordinasi yang jelas. Bakom bisa berperan sebagai penghubung untuk menyelaraskan penyampaian kebijakan mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah kepada masyarakat.
Bakom mestinya menjadi koordinator komunikasi pemerintah. Artinya mengoordinasikan kementerian, termasuk kalau memang mencakup pemerintah daerah, untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Presiden kepada publik,”
ujarnya.
Di sisi lain, Ujang menilai keberadaan juru bicara pemerintah tetap dibutuhkan. Hal itu terutama saat pemerintah menghadapi kebijakan yang menuai polemik atau pernyataan pejabat yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Kalau ada kontroversi dari pejabat atau ada komunikasi yang salah. Harus ada yang mewakili pemerintah untuk menjelaskan hal-hal yang kontroversi atau hal-hal yang salah yang dilakukan oleh pemerintah,”
jelasnya.
Menurut Ujang, persoalan utama bukan terletak pada pilihan antara Bakom atau juru bicara. Hal yang lebih penting adalah memastikan struktur, kewenangan, dan mekanisme koordinasi komunikasi pemerintah ditentukan secara tegas.
Tanpa koordinasi yang jelas, banyaknya pejabat yang menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah justru berpotensi menimbulkan persoalan. Perbedaan pernyataan antarpejabat bisa membuat informasi yang diterima masyarakat saling tumpang tindih.
Kalau tidak ada jubirnya, nanti siapapun bisa ngomong. Siapapun dari pejabat bisa menyampaikan kebijakan pemerintah. Nanti ada tumpang tindih informasi, masing-masing pejabat bicara sendiri, banyak yang salah, dan itu merugikan pemerintah sendiri,”
katanya.
Karena itu, Ujang menilai pemerintah membutuhkan mekanisme komunikasi yang mampu menjadi jembatan antara Istana dan masyarakat. Bakom maupun juru bicara dapat ditempatkan dalam desain tersebut selama tugas dan kewenangannya tidak saling berbenturan.
Ujang menekankan pentingnya kehadiran sosok yang dapat menjadi penyambung informasi resmi pemerintah kepada publik. Dengan komunikasi yang terpusat, penyampaian program dan kebijakan pemerintah dinilai dapat lebih terarah.
Ia bilang Pemerintah perlu ‘jembatan’ yang menjadi jubir untuk menjadi penyambung lidah Istana kepada publik.
Jadi, semestinya pemerintah punya jubir agar komunikasinya satu pintu dan program-program pemerintah bisa disampaikan dengan baik,”
tutur Ujang.
