Pakar politik Ujang Komarudin menilai kehadiran Badan Komunikasi (Bakom) RI dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Namun, keberadaan lembaga tersebut tidak otomatis membuat komunikasi pemerintah berjalan efektif jika koordinasi dan pembagian peran antarpejabat tak diatur dengan jelas.
Pemerintah itu perlu jembatan, perlu orang atau jubir yang menjadi penyambung lidah Istana kepada publik,”
kata Ujang kepada Owrite, Rabu, 7 Oktober 2026.
Ujang mengatakan tanpa pengelolaan komunikasi yang baik, banyaknya pejabat yang menyampaikan informasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih pesan.
Jadi, memang harus ada yang mengatur komunikasi pemerintah agar satu pintu dan tidak berjalan sendiri-sendiri,”
lanjut Ujang.
Menurut Ujang, persoalan utama bukan terletak pada pemerintah menggunakan satu jubir, tim jubir, Mensesneg, atau Bakom. Skema itu merupakan kewenangan Presiden sesuai kebutuhan pemerintah.
Kata dia, yang terpenting, seluruh unsur memiliki pembagian tugas yang jelas. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tak justru semakin membingungkan publik.
Bisa saja jubir tunggal, bisa tim kejubiran. Bisa dikoordinasikan Mensesneg atau Bakom. Desainnya tergantung kebutuhan Presiden. Yang penting komunikasi pemerintahnya bagus dan tidak berantakan,”
jelas Ujang.
Ujang menilai Bakom idealnya memiliki fungsi sebagai koordinator komunikasi pemerintah. Lembaga itu bisa mengoordinasikan kementerian maupun pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakan dan program prioritas Presiden kepada masyarakat.
Jadi, mengoordinasikan kementerian. Bahkan kalau memang mencakup pemerintah daerah, untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Presiden kepada publik,”
tutur dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Ia mengingatkan tanpa koordinasi yang jelas, setiap pejabat pemerintah bisa menyampaikan informasi dari sudut pandangnya masing-masing. Kondisi itu berisiko menimbulkan perbedaan informasi hingga pernyataan yang harus kembali diklarifikasi.
Akibatnya informasi bisa tumpang tindih, masing-masing pejabat menyampaikan kebijakan sendiri. Bahkan bisa ada yang salah. Itu justru merugikan pemerintah,”
katanya.
Menurutnya, harus ada pihak yang memiliki mandat untuk memberikan penjelasan sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kalau ada kontroversi atau komunikasi yang keliru dari pejabat pemerintah, harus ada yang mewakili pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan persoalan tersebut kepada publik,”
tuturnya.
Ujang menambahkan, efektivitas komunikasi pemerintah pada akhirnya tak hanya ditentukan oleh keberadaan Bakom. Namun, juga kemampuan pemerintah dalam mengelola pesan secara terkoordinasi.
Adanya jubir saja masih bisa terjadi kekacauan komunikasi. Apalagi kalau tidak ada jubir. Jadi, yang penting bukan sekadar ada lembaganya. Tetapi, bagaimana komunikasi pemerintah itu dikelola dengan baik,”
ujarnya.
