Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai memperbesar kemandirian politiknya dari pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo melalui reshuffle pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, mengatakan langkah tersebut bukan pemutusan hubungan dengan Jokowi, melainkan proses mengurangi pengaruh jaringan politiknya di pemerintahan.
Saya melihat ada upaya mengurangi pengaruh, bukan memutus hubungan. Tetap dipertahankannya Listyo dan Pratikno di lingkar pemerintahan menunjukkan Prabowo cenderung menggunakan pendekatan akomodatif,”
katanya saat dihubungi Owrite, Rabu, 7 Oktoberfest 2026.
Abubakar menjelaskan, posisi Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno memang berubah setelah reshuffle. Listyo yang sebelumnya Kapolri digantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara Pratikno digeser dari Menko PMK dan digantikan Sugiono, lalu sehari setelah reshuffle diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Mereka tidak disingkirkan, tetapi posisi dan daya pengaruhnya berubah. Ini memungkinkan Prabowo memperbesar kontrol terhadap pemerintahan tanpa harus menciptakan konflik terbuka dengan Jokowi,”
ungkapnya.
Tata Ulang Pengaruh
Menurutnya, perubahan posisi tersebut menunjukkan adanya penataan ulang pusat pengaruh di pemerintahan. Figur-figur yang sebelumnya memiliki posisi strategis tetap berada dalam lingkar kekuasaan, tetapi tidak lagi memegang jabatan yang sama seperti sebelum reshuffle.
Abubakar menilai, kondisi tersebut berpotensi mendorong Jokowi memperkuat basis politiknya sendiri di luar struktur pemerintahan.
Menurut saya Jokowi kemungkinan akan memperkuat basis politiknya sendiri. Jika ruang jaringan Jokowi di pemerintahan semakin mengecil, maka PSI dan Gibran akan semakin penting sebagai instrumen untuk menjaga pengaruh dan posisi tawar Jokowi menuju 2029,”
jelasnya.
Meski demikian, Abubakar tidak melihat situasi tersebut secara otomatis sebagai pertarungan terbuka antara Prabowo dan Jokowi.
Buat dia, kedua kekuatan politik tersebut masih dapat mempertahankan hubungan yang kooperatif sembari membangun basis masing-masing.
Namun ini belum tentu berarti Jokowi akan berhadapan langsung dengan Prabowo. Hubungannya bisa tetap kooperatif, tetapi masing-masing mulai membangun kekuatan sendiri,”
bebernya.
Abubakar menyebut proses tersebut lebih tepat dibaca sebagai pemisahan pusat kekuasaan secara bertahap. Prabowo, menurut analisisnya, mulai membangun kemandirian politik, sementara Jokowi berkepentingan mempertahankan relevansi jaringan politiknya menuju 2029.
Intinya, yang terlihat saat ini belum tentu ‘Prabowo versus Jokowi’, tetapi lebih merupakan proses pemisahan pusat kekuasaan. Prabowo mulai membangun kemandirian politiknya, sementara Jokowi berkepentingan menjaga relevansi jaringan politiknya menuju 2029,”
pungkasnya.
