Geger Dugaan Pasal Diselundupkan demi Pencalonan Gibran, Mardani PKS Desak KPU Buka-bukaan!

Ia mengaku tak mengingat adanya pembahasan mengenai pasal yang kini disebut sebagai pasal penyelundupan tersebut. Hal itu saat ia terlibat dalam panitia kerja (Panja) pembahasan Undang-Undang.

Namun, ia tak memastikan apakah ketentuan itu sama sekali tidak pernah dibahas oleh anggota Panja lainnya.

Kalau spesifik pasti saya tidak bisa memastikan, tapi seingat saya, saya tidak membahasnya. Mungkin bisa cek ke anggota Panja yang lain juga,”

ujarnya.

Karena itu, Mardani meminta proses penelusuran dilakukan secara detail. Menurutnya, pemeriksaan harus dapat menunjukkan pihak yang bertanggung jawab apabila benar terdapat penyusupan ketentuan dalam proses penyusunan aturan.

Iya, harus jelas dan detail. The devil is in the detail. Karena kalau ketahuan detailnya ketahuan pihak siapa yang salah, pihak siapa yang melakukan aksi kalau ada penyusupan dan lain-lain,”

kata politikus PKS tersebut.

Mardani juga membuka kemungkinan adanya sanksi terhadap penyelenggara pemilu apabila ditemukan pelanggaran. Namun, ia menekankan perlunya menelusuri pihak yang bertanggung jawab dan konteks perbuatannya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Ya yang pertama tentu harus ditelusuri ini PJ-nya siapa dan dilihat konteksnya. Kalau ternyata memang ada mens rea-nya. Berarti ini pelanggaran berat dan bisa diajukan ke DKPP,”

tuturnya.

Menurut Mardani, penanganan perkara tidak seharusnya langsung menyamaratakan kesalahan seluruh komisioner KPU. Pemeriksaan perlu mengidentifikasi siapa yang terlibat dan sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses yang dipersoalkan.

Yang jelas harus diperjelas dulu. Enakan dibuka dulu, kan boleh jadi nggak semuanya salah. Boleh jadi 1-2. Kita lihat di mana letak kesalahan dan siapa bertanggung jawab, dari situ baru kita bisa lihat,”

ujarnya.