Pun, ia menyayangkan bila lembaga riset lebih mengejar rilis bombastis demi popularitas dan panggung publik.
Menurutnya, orientasi semacam itu berisiko mengesampingkan tradisi akademis, metodologi penelitian, dan fakta kinerja di lapangan.
Ia menilai penilaian terhadap kinerja menteri tak cukup hanya bertumpu pada persepsi yang rentan dipengaruhi bias kepentingan atau sentimen media sosial. Kata dia, hasil riset perlu diuji menggunakan analisis statistik yang valid dan indikator kinerja utama yang objektif.
Penilaian terhadap kinerja seorang menteri tidak boleh sekadar bersandar pada persepsi kualitatif,”
jelas Labib.
Labib juga menyoroti pentingnya keterbukaan metodologi. Hal itu mulai dari keterwakilan populasi dan sampel hingga indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Independensi lembaga riset turut jadi perhatian agar hasil penilaian tidak dipengaruhi agenda politik maupun kepentingan pencitraan.
Parameter survei yang kredibel setidaknya harus memenuhi empat syarat mendasar,”
katanya.
Empat syarat tersebut meliputi keterukuran populasi dan sampel yang representatif, kejelasan indikator capaian kuantitatif, keterujian alat analisis data, serta independensi lembaga riset.
Labib menilai kejelasan unsur-unsur itu diperlukan agar hasil survei bisa diuji secara terbuka.
Untuk mendukung kritiknya, Labib merujuk pada capaian Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar itu. Ia menyebut realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,48 triliun.
Kementerian ESDM juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Hingga Juli 2026, PNBP kementerian itu tercatat Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahun ini sebesar Rp136,18 triliun.
Labib juga menyinggung upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, capaian serta kebijakan tersebut perlu menjadi bagian dari bahan evaluasi terhadap kinerja kementerian.
Meski demikian, capaian PNBP dan opini WTP tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh kinerja seorang menteri. Penilaian yang menyeluruh tetap perlu melihat efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Labib mengimbau agar lembaga riset dan akademisi menjaga etika dalam menyampaikan hasil kajian. Ia menilai penggunaan survei untuk menjatuhkan reputasi personal demi mengejar popularitas bisa merusak kredibilitas dunia riset dan mengganggu edukasi politik masyarakat.
