Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

BNPB Terseret OTT saat Bencana Melanda, DPR Sindir Turunnya Kepercayaan Publik

OTT terhadap pejabat BNPB jadi sorotan di tengah penanganan bencana yang masih membutuhkan perhatian serius.

Ilustrasi Gedung DPR
Ilustrasi Gedung DPR/Doc. Owrite/Acel

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sorotan di tengah penanganan bencana yang masih membutuhkan perhatian serius.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai perkara tersebut harus menjadi bahan evaluasi, terutama karena BNPB dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan kebencanaan di daerah.

Kita tentunya pasti terkejut. Ya pastinya juga kita prihatin,”

kata Hetifah, Rabu, 14 Oktober 2026.

Hetifah mengaku tahu ada OTT terhadap BNPB saat berada di daerah pemilihannya di Kalimantan Timur, wilayah yang juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

Iklan

Menurut Hetifah, persoalan ini muncul saat penanganan sejumlah bencana masih membutuhkan konsentrasi dan dukungan serius dari BNPB. Ia menyinggung kebakaran hutan di Kalimantan yang belum tuntas serta persoalan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jadi, di tengah-tengah keseriusan masalah-masalah bencana di NTT belum beres, ya kan? Itu tiba-tiba ini terjadi,”

ujar politikus Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kasus OTT BNPB juga jadi bahan refleksi bagi DPR, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII.

Apakah fungsi pengawasan kita ke depan harus lebih ketat lagi,”

jelas Hetifah.

Kemudian, ia juga menyerahkan pengusutan perkara kepada aparat penegak hukum. Hal ini termasuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Menurutnya, penegak hukum perlu menelusuri apakah persoalan itu hanya berkaitan dengan pengadaan atau ada aspek lain yang harus dibenahi.

Tentunya itu kita serahkan lah ya kepada penegak hukum untuk menggali,”

ujarnya.

Hetifah berharap peristiwa ini jadi momentum pembenahan internal BNPB maupun evaluasi bagi DPR dalam mengawasi kementerian dan lembaga mitra.

Ia mengatakan Komisi VIII akan bersikap kolaboratif dalam proses penanganan perkara tersebut.

Pun, Hetifah juga menyoroti dampak kasus ini dalam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas menangani bencana. Menurutnya, kepercayaan publik jadi hal penting karena masyarakat masih membutuhkan kehadiran dan dukungan lembaga kebencanaan.

Trust (kepercayaan) publik kan jadi turun kepada lembaga yang menangani bencana ini. Otomatis gitu,”

tutur Hetifah.

Di Kalimantan Timur, Hetifah menyebut kebakaran masih jadi persoalan di tengah kondisi kekeringan imbas kemarau. Kekeringan juga menyebabkan permukaan Sungai Mahakam surut. Dengan demikian, mengganggu transportasi dan memicu kelangkaan bahan pokok di sejumlah wilayah.

Nah, akibatnya di beberapa daerah seperti Kabupaten Mahakam Ulu terjadi kelangkaan sembako,”

ujarnya.

Terkait kondisi kebakaran dan asap, Hetifah mengatakan situasi berbeda di setiap daerah. Ia menyebut Balikpapan sempat diguyur hujan. Sementara, saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah kabupaten/kota, kondisi langit terlihat seperti mendung atau berkabut.

Hetifah berharap persoalan di BNPB segera ditangani dan pembenahan dilakukan agar lembaga tersebut tetap mampu menjalankan tugasnya. Ia mengatakan Komisi VIII DPR berpeluang membahas dampak kasus itu dalam rapat setelah masa reses berakhir.

Nanti mungkin kita juga bisa nanti rapat ya, kalau ini kan kebetulan lagi reses nih,”

katanya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.