Menurut Dini, dana kebencanaan punya fungsi vital karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Warga yang terdampak bencana kerap kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, hingga akses terhadap kebutuhan dasar.
Ia mengingatkan, kondisi darurat tak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Apalagi, bantuan yang dikelola pemerintah semestinya diprioritaskan untuk masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka.
Dini mengaku beberapa kali turun langsung menemui warga terdampak berbagai bencana. Hal itu mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung, gempa bumi, hingga kebakaran.
Dari kunjungan itu, ia melihat kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
Dana kebencanaan memang harus bisa digunakan dengan cepat karena menyangkut keselamatan dan kebutuhan mendesak masyarakat,”
ujarnya.
Namun, kecepatan penyaluran dana tidak boleh mengorbankan akuntabilitas. Dini menilai transparansi tetap harus dijaga agar penggunaan anggaran darurat bisa dipertanggungjawabkan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan BNPB, Dini menyebut perkara tersebut harus jadi perhatian dalam fungsi pengawasan parlemen. Evaluasi diperlukan untuk menelusuri apakah sistem pengadaan dan pengendalian internal sudah cukup kuat mencegah penyimpangan.
Tidak cukup hanya menindak pihak yang nantinya terbukti bersalah,”
kata Dini.
Ia meminta pengawasan anggaran turut diperbaiki agar potensi penyimpangan bisa ditutup sejak awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana tidak terganggu oleh persoalan tata kelola di dalam lembaga yang bertanggung jawab.
Meski demikian, Dini menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Yang harus kita pastikan, setiap rupiah dana kebencanaan benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat,”
ujarnya.
Dini mengingatkan, masyarakat yang sudah jadi korban bencana jangan sampai kembali dirugikan akibat penyimpangan dana bantuan. Maka itu, evaluasi BNPB perlu menyentuh sistem pengadaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran.
