Jadi, desakan aspirasi terdalam dari masyarakat seluruh yang terdampak, pemerintah dengan tegas segera menyatakan ini sebagai bencana nasional, ya,”
kata Daniel, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Daniel, dampak karhutla tak lagi terbatas di dalam negeri. Ia menyinggung asap yang menjangkau sejumlah negara, termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Ia menyampaikan kondisi itu memperkuat alasan bagi pemerintah untuk meningkatkan skala penanganan dan menggalang kerja sama lintas negara.
Karena faktanya ini bukan hanya bencana nasional, tetapi ini sudah menjadi bencana internasional,”
ujarnya.
Daniel mengatakan, penetapan status bencana nasional dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempercepat dukungan anggaran.
Ia menilai penanganan yang masih bertumpu pada pemerintah daerah tidak cukup untuk menghadapi dampak kebakaran yang semakin meluas.
Desakan itu semakin mendesak karena Daniel mengingatkan puncak kondisi panas dan kebakaran masih berpotensi terjadi pada Desember 2026. Bahkan, ia tak menutup kemungkinan dampak kebakaran berlanjut hingga Maret tahun depan apabila situasi tidak segera dikendalikan.
Puncaknya itu Desember,”
kata politikus PKB itu.
Di tengah ancaman itu, Daniel minta pemerintah tidak hanya berfokus pada luas lahan terbakar atau angka penanganan yang dilaporkan.
Menurutnya, kondisi nyata masyarakat, termasuk kesulitan mendapatkan air bersih dan paparan asap, harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan.
Masyarakat enggak peduli angka, masyarakat peduli itu tindakannya, negara hadir,”
tegasnya.
Daniel juga mendesak pemerintah menyediakan masker gratis yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui puskesmas.
Pelayanan kesehatan, ketersediaan oksigen, dan perawatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia juga harus dipastikan.
Jika paparan asap sudah membahayakan dan evakuasi biasa tidak memadai, ia mengusulkan pemerintah membangun tempat penampungan tertutup yang bebas asap.
Fasilitas tersebut dapat menjadi tempat perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan lingkungan lebih aman untuk bernapas dan memperoleh layanan kesehatan.
Jadi, camp itu adalah surga sementara, karena sekarang masyarakat hidup di tengah neraka,”
ujar Daniel.
Selain penanganan darurat, Daniel menyoroti lemahnya efek jera dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebakaran hutan. Ia mengklaim masih ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai kewajiban pembayaran sekitar Rp5 triliun hingga Rp15 triliun yang belum dieksekusi.
Klaim tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan perkara dan nilai yang dimaksud.
Penegakan hukum memang berjalan, tetapi tidak dengan serius,”
tuturnya.
Daniel turut menyinggung OTT KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan BNPB. Ia menegaskan proses hukum harus tetap dihormati, tetapi kasus tersebut menjadi peringatan keras agar anggaran penanganan bencana tidak diselewengkan, terutama ketika kebutuhan masyarakat sedang mendesak.
Jangan sampai ini mengambil keuntungan di tengah kesengsaraan masyarakat,”
jelas Daniel.
Ia meminta pengawasan penggunaan anggaran diperketat dengan melibatkan lembaga pemeriksa dan penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, dan kejaksaan.
