Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Karhutla Telan Korban Jiwa, DPR Sindir Jangan Sampai RI Dijuluki Perusak Paru-paru Dunia

DPR RI ingatkan pemerintah agar karhutla yang terus terjadi hingga pertengahan Oktober 2026 tak merusak citra Indonesia di mata dunia.

Karhutla Jadi Masalah Nasional, Banggar DPR: Jangan Dianggap Ritual Tahunan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berada pada level masalah nasional. Dia bahkan menyinggung dampaknya terhadap negara tetangga yang turut merasakan buruknya kondisi akibat karhutla. Menurut Said, karhutla tidak lagi sebatas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Persoalan tersebut telah memberikan dampak yang lebih luas, termasuk ke negara-negara sekitar Indonesia. "Memang karhutla ini menjadi masalah bukan masalah publik, sudah menjadi masalah nasional, bahkan tetangga juga tidak nyaman," kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026. Karena itu, Said meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut. Dia menilai penanganan karhutla tidak bisa dibiarkan berulang tanpa langkah yang lebih serius. "Kami hanya mengimbau agar secepatnyalah mengambil langkah-langkah apa yang bisa dilakukan," ujarnya. Said juga menyebut bantuan dari sejumlah negara mulai masuk untuk membantu penanganan karhutla. Salah satunya berasal dari Jepang. "Bahkan bantuan dari berbagai negara khususnya Jepang sudah masuk," kata dia. Menurut Said, dukungan dari negara lain sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius. Indonesia, kata dia, jangan sampai dinilai hanya menjalankan penanganan yang bersifat rutin setiap tahun. "Supaya kita ini akan dinilai oleh negara lain bahwa jangan sampai itu dianggap ritual tahunan oleh negara tetangga kita," ujarnya. Dia juga menekankan dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut citra Indonesia di mata negara tetangga. Adapun, pernyataan Said ini disampaikan saat ditanya apakah persoalan karhutla dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi menteri pada momentum reshuffle kabinet. Said sebelumnya menilai reshuffle kabinet memang sudah waktunya dilakukan untuk mempercepat dan mempertajam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ketika ditanya secara spesifik apakah menteri yang membidangi persoalan karhutla perlu dievaluasi, Said tidak menunjuk nama ataupun kementerian tertentu. "Silakan jika itu mau dievaluasi," kata Said. Said menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian menteri kepada Presiden. Menurut dia, Presiden memiliki instrumen sendiri untuk menilai kinerja para pembantunya. Foto udara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di deliniasi atau perbatasan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (10/9/2026).
Foto udara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di deliniasi atau perbatasan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (10/9/2026). (ANTARA FOTO/Angga Palguna/tom.)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi hingga pertengahan Oktober 2026 tak merusak citra Indonesia di mata dunia.

Menurut dia, negara yang selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia malah jangan sampai dicap sebagai perusak. Peringatan itu disampaikan setelah karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, menewaskan empat orang pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Karhuta sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya,”

kata Alex, Jumat, 16 Oktober 2026.

Alex menilai dampak karhutla tak bisa lagi dipandang sebatas persoalan lingkungan. Kebakaran yang berulang telah merenggut nyawa mengancam kesehatan masyarakat, serta merusak habitat tanaman dan satwa langka.

Iklan

Menurut Alex, situasi itu semakin memprihatinkan karena karhutla juga masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Kabut asap yang menyelimuti kawasan terdampak mengganggu kualitas udara dan membuat masyarakat harus menghadapi risiko kesehatan berkepanjangan,”

ujarnya.

Alex menilai istilah terorisme ekologi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 tepat untuk menggambarkan keseriusan ancaman tersebut. Namun, menurut dia, istilah keras tak akan berarti banyak tanpa langkah konkret pemerintah.

Kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan kongkrit dalam waktu sesingkat-singkatnya,”

kata Alex.

Alex juga menyoroti dampak karhutla yang melampaui batas negara. Kabut asap Indonesia bahkan jadi bahan olok-olok di negara tetangga melalui meme ‘jerebu’.

Menurut dia, kondisi itu menunjukkan persoalan karhutla telah jadi masalah lintas negara.

Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini,”

ujarnya.

Untuk mencegah polemik dan memastikan persoalan ditangani secara transparan, Alex minta Presiden Prabowo membuka data perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar dugaan keterlibatan perusahaan tidak terus menjadi spekulasi di ruang publik.

Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik. Tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,”

kata Alex.

Alex merujuk temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia yang disebut mengungkap 52 perusahaan terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia.

Menurut dia, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan langkah penegakan hukum yang transparan.

Catatan yang disampaikan Alex juga menggambarkan luasnya dampak karhutla sepanjang 2026.

Data yang dikutipnya menunjukkan kebakaran sudah terjadi sejak awal tahun, dengan luasan lahan terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare pada periode Januari-Juni.

Pada Juli, titik api meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Papua, Sumatera, dan Kalimantan, sebelum krisis meningkat pada Agustus.

Dampak terhadap kesehatan masyarakat pun tidak kecil. Alex menyebut terdapat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak per 12 Oktober 2026.

Sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen di antaranya dialami anak berusia nol hingga lima tahun.

Kami, sebagai wakil rakyat dari PDIP, berduka yang sedalam-dalamnya pada semua korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA,”

ujar Alex.

Ia mendesak pemerintah segera memperkuat penanganan karhutla, termasuk memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan memadamkan api. Menurut Alex, pemerintah juga perlu terbuka meminta bantuan internasional apabila peralatan dalam negeri belum memadai.

Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,”

tuturnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.