PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pemerintahan masih menyisakan banyak persoalan.
Djarot menyoroti sejumlah persoalan mulai dari kebakaran hutan yang meluas, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketidakjelasan unit usaha Koperasi Merah Putih, pengangguran, hingga korupsi yang dinilai masih merajalela di berbagai institusi.
Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya,”
kata Djarot di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Salah satu persoalan yang disorot Djarot adalah kebakaran hutan yang semakin meluas dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat serta lingkungan. Ia menyebut kebakaran terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Iklan
Menurut Djarot, persoalan itu menunjukkan bahwa upaya antisipasi kebakaran hutan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Padahal, ancaman fenomena El Nino yang bisa perparah kondisi kekeringan semestinya menjadi perhatian dalam penyusunan langkah pencegahan.
Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan,”
ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Djarot mengkritik tata kelola program MBG. Ia menyampaikan, pemenuhan gizi masyarakat merupakan tujuan yang baik dan sejalan dengan amanat konstitusi. Namun, tujuan itu mesti ditopang perencanaan dan pengawasan yang memadai.
Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi,”
kata Djarot.
Ia menilai pelaksanaan MBG perlu dievaluasi secara mendasar karena diduga belum didukung kajian yang cukup matang. Menurut dia, persoalan tata kelola program itu tak boleh diabaikan hanya karena tujuan kebijakannya dinilai positif.
Tetapi, tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam,”
ujarnya.
Djarot juga menyinggung persoalan hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, kasus tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi pelaksanaan program MBG.
Ilustrasi Prabowo dan Gibran/Doc. Owrite/Acel
Namun, evaluasi tak cukup berhenti pada individu, melainkan juga perlu menyentuh sistem pengelolaan dan pengawasannya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada program Koperasi Desa Merah Putih. Djarot mempertanyakan kejelasan bentuk kelembagaan dan unit usaha koperasi tersebut, terutama ketika pemerintah mendorongnya masuk ke berbagai kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.
Yang ketiga, yang paling baru, itu tentang koperasi merah putih, yang sampai sekarang ini bentuknya seperti apa. Kemudian, unit usahanya seperti apa,”
kata Djarot.
Ia mencontohkan wacana Koperasi Merah Putih menjadi toko serba ada, toko kelontong, hingga menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN).
Djarot menilai arah usaha koperasi perlu diperjelas agar tidak terkesan sekadar mencari kegiatan tanpa konsep bisnis yang matang.
Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN,”
ujarnya.
Djarot pertanyakan penggunaan anggaran hingga triliunan rupiah untuk program yang menurutnya belum memiliki arah usaha yang jelas. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi mendasar agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memiliki manfaat dan tujuan terukur.
Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya,”
kata Djarot.
Di luar ketiga persoalan tersebut, Djarot menilai pengangguran dan korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani pemerintah. Ia menyoroti dugaan praktik korupsi yang melibatkan berbagai institusi dan menilai persoalan itu tidak bisa dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri.
Oleh sebab itu, menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja,”
ujarnya.
Djarot juga menyinggung kondisi pasar keuangan dan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari gambaran ekonomi yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Ia menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam dan nilai tukar dolar AS telah melampaui Rp18.000.
Tidak mudah dan kondisi sedang tidak baik-baik saja,”
tutur Djarot.
Ia menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran semestinya dilakukan secara kritis, bukan sekadar untuk menyenangkan pemerintah.
Menurut dia, persoalan kebakaran hutan, tata kelola MBG, ketidakjelasan usaha Koperasi Merah Putih, pengangguran, dan korupsi perlu menjadi bahan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
