Salah satu persoalan yang disorot Hasto adalah pengangguran di kalangan sarjana. Ia mempertanyakan desain ekonomi pemerintah dalam menyediakan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
Ada satu juta sarjana yang menganggur, bagaimana desain ekonominya di dalam menyerap lapangan pekerjaan,”
ujarnya.
Hasto juga menyoroti kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya berpengaruh terhadap kondisi pasar modal. Menurut dia, ketidakpastian kebijakan dapat mengguncang kepercayaan pelaku usaha dan investor.
Di sisi lain, Hasto menilai persoalan korupsi, kebakaran hutan, dan penanganan bencana masih membutuhkan perhatian serius.
Ia mengingatkan pemerintah agar tak mengabaikan semangat reformasi yang menempatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai agenda penting.
Pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kritik-kritik yang diberikan,”
tutur Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengkritik pengelolaan belanja negara. Politikus asal Yogyakarta itu meminta pemerintah mengevaluasi program yang menyerap anggaran besar termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, terutama jika terdapat risiko pemborosan atau korupsi.
Menurut dia, evaluasi anggaran perlu disertai penentuan prioritas yang jelas. Pengeluaran negara semestinya diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengabaikan kondisi fiskal maupun beban utang.
Hasto membandingkan pendekatan itu dengan kebijakan konsolidasi fiskal pada masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Ia menyinggung pengelolaan utang, pengurangan defisit, dan penentuan prioritas belanja sebagai hal yang perlu diperhatikan.
Ini sebagai masukan yang konstruktif untuk direspons oleh pemerintah,”
ujarnya.
Menurut Hasto, evaluasi dua tahun pemerintahan tidak cukup berhenti pada penilaian terhadap program yang sudah berjalan.
Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa kebijakannya mampu menjawab persoalan rakyat, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat penegakan hukum,”
tuturnya.
