Menurutnya, pemerintah semestinya menjadikan kritik itu sebagai bahan evaluasi pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menekankan pesan yang disampaikan Greenpeace membuka ruang komunikasi politik bagi pemerintah untuk menjelaskan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan.
Dia menilai kritik masyarakat tak seharusnya langsung ditempatkan sebagai ancaman keamanan.
Ini kan sebenarnya membuka ruang komunikasi politik bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan tanpa harus mengerahkan aparat negara sehingga menempatkan kritik ini kemudian sebagai suatu persoalan keamanan,”
ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah perlu mendengar suara kritis masyarakat karena legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Bagi dia, kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan bagian dari evaluasi yang semestinya ditanggapi secara terbuka.
Pemerintah mendapatkan legitimasi dari rakyat, sehingga suara-suara yang kritis itu harus didengarkan,”
kata Hasto.
Dia menilai, aksi Greenpeace tak bisa dilepaskan dari persoalan konkret yang dirasakan masyarakat.
Ia menuturkan kebakaran hutan yang terus berulang dan tekanan biaya hidup jadi bagian dari kegelisahan yang perlu dijawab melalui kebijakan nyata.
Hasto juga menyoroti penanganan kebakaran hutan yang dinilainya belum menyentuh akar persoalan.
Dia mengaitkan kejadian berulang tersebut dengan lemahnya kebijakan tata ruang. Lalu, tidak adanya moratorium hutan, serta penegakan hukum yang belum memadai.
Bahkan itu menjadi jalan pintas untuk merubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan sawit. Ini yang harus dikoreksi,”
ujarnya.
Menurut Hasto, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan memastikan penegakan hukum berjalan. Tanpa pembenahan tersebut, persoalan kebakaran hutan berisiko terus berulang dan menambah beban masyarakat.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kritik yang muncul menjelang dan pada momentum dua tahun pemerintahan.
Ia menyebut evaluasi semestinya dilakukan terhadap pemenuhan janji kampanye sekaligus berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan publik.
Pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kritik-kritik yang diberikan dan ini sebagai masukan yang konstruktif untuk direspons oleh pemerintah,”
kata Hasto.
