Lebih lanjut, ia menilai kebijakan yang bersinggungan dengan pengelolaan keuangan daerah itu seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum diumumkan ke masyarakat.
Menurut Ahmad, komunikasi pemerintah yang tak terukur bisa pertebal sentimen negatif masyarakat. Padahal, ia menilai ada sejumlah kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan baik. Namun, tertutup oleh persepsi publik dan penyebaran disinformasi.
Ia menyampaikan, persoalan itu perlu jadi bahan evaluasi internal pemerintah. Hal itu termasuk bagi partai-partai yang berada dalam koalisi pendukung Prabowo. Kata dia, Golkar juga merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut memperbaiki jalannya pemerintahan.
Ahmad secara khusus mengingatkan dampak wacana pembayaran gaji ASN melalui KDMP terhadap bank pembangunan daerah (BPD). Selama ini, BPD jadi salah satu pihak yang berperan dalam penyaluran pembayaran gaji pegawai pemerintah daerah.
Misalnya mohon maaf, termasuk yang di kami, karena di Komisi II kami juga concern kaitannya dengan BUMD, misalnya wacana gaji melalui kopdes, Pak. Itu menurut kami harusnya dimatangkan dulu,”
ujarnya.
Ia menilai, perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN berpotensi memengaruhi dana murah yang dikelola BPD. Maka itu, pemerintah perlu menghitung konsekuensi kebijakan tersebut terhadap kondisi keuangan bank milik pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan.
Yang begitu-begitu yang kami maksud agar kebijakan itu harus matang, komunikasinya baik,”
kata Ahmad.
Ia juga menyebut Menteri Keuangan sudah membantah wacana pembayaran gaji ASN melalui KDMP. Namun, Ahmad menekankan bahwa pemerintah tetap perlu perbaiki cara menyampaikan gagasan kebijakan agar masyarakat tak terlanjur menangkapnya sebagai keputusan yang sudah final.
Kebijakan yang diumumkan terlalu dini dapat memicu polemik. Sementara, pemerintah justru harus menghabiskan waktu untuk memberikan klarifikasi,”
ujarnya.
