DPR Desak Konser Andrea Bocelli yang Pro Israel Dibatalkan: Jangan Sampai Ada Standar Ganda!
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah membatalkan konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah membatalkan konser penyanyi asal Italia Andrea Bocelli di Indonesia.
Penolakan itu didasarkan pada dugaan dukungan Bocelli terhadap militer Israel yang menurut Syahrul bertentangan dengan sikap Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina.
Sikap kami jelas, kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza,”
kata dalam keterangannya, Senin, 26 Oktober 2026.
Desakan tersebut tidak hanya menyasar konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour di Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026. Syahrul juga meminta pemerintah membatalkan pertunjukan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.
Iklan
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan standar berbeda terhadap musisi asing yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dukungan kepada Israel.
Karena itu, konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,”
jelas Syahrul.
Syahrul menyampaikan penolakan tersebut sejalan dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas).
Dalam pernyataan bersama di Jakarta pada 17 Oktober 2026, Forkomnas yang mencakup sebelas organisasi kemasyarakatan Islam mendukung sikap MUI Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang menolak konser Bocelli.
Penolakan MUI merujuk pada penelusuran mengenai keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. Organisasi tersebut mendukung militer Israel.
Bocelli juga pernah tampil di Tel Aviv pada 2022. Bagi Syahrul, persoalan tersebut bukan sekadar pilihan pribadi seorang musisi.
Ia menilai dugaan dukungan terhadap militer Israel harus menjadi pertimbangan ketika pemerintah memberikan ruang bagi figur asing untuk menggelar pertunjukan di Indonesia.
Menggalang dana untuk tentara Israel bukan sekadar urusan pribadi seorang seniman. Itu bentuk dukungan nyata kepada kekuatan militer yang membunuh puluhan ribu warga Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan,”
jelas Syahrul.
Dia menyindir jika beri panggung ke Bocelli sama dengan melukai perasaan rakyat Palestina.
Meski demikian, Syahrul menekankan penolakannya tidak ditujukan kepada musik maupun pertunjukan seni secara umum.
Ia menyatakan Indonesia tetap terbuka bagi musisi dari berbagai latar belakang, tetapi menolak memberikan panggung kepada figur yang dinilainya mendukung Israel ketika konflik Palestina masih berlangsung.
Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel. Padahal, Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,”
tutur politikus PKS itu.
Syahrul kemudian membandingkan rencana konser Bocelli dengan konser Israel Houghton di Jakarta yang disebutnya tidak mendapat izin dari pemerintah.
Penyanyi asal Italia Andrea Bocelli.
Menurut dia, kedua kasus tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama berkaitan dengan figur yang dinilai berpihak kepada Israel.
Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama,”
lanjut Syahrul.
Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak konser Israel Houghton.
Dan, meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,”
kata Syahrul.
Ia mengapresiasi Polresta Magelang yang telah mencabut rekomendasi izin konser di Borobudur.
Selain itu, Syahrul menyambut pernyataan Kementerian Pariwisata yang disebut akan menyelaraskan sikap dengan keputusan MUI.
Namun, ia menilai langkah tersebut belum cukup selama pertunjukan di Jakarta masih menjadi bagian dari agenda konser yang sama.
Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan. Komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan, kejahatan kemanusiaan, dan genosida di mana pun di Indonesia,”
katanya.
Syahrul mengingatkan bahwa penolakan terhadap penjajahan merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan bagian dari sikap politik luar negeri Indonesia.
Maka itu, menurut dia, sikap pemerintah dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional harus tercermin dalam kebijakan di dalam negeri.
Suara Indonesia di PBB dan forum dunia harus seiring dengan kebijakan di dalam negeri. Kita tidak boleh lantang membela Palestina di luar negeri,”
ujarnya.
Untuk mencegah polemik serupa berulang, Syahrul meminta kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif hingga Polri, menyamakan sikap dalam menangani rencana pertunjukan tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah menyusun mekanisme penilaian yang baku bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia.
Menurut dia, mekanisme tersebut perlu diselaraskan dengan politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus memberikan kepastian bagi industri kreatif dan penyelenggara acara.
Di sisi lain, Syahrul mengusulkan agar dukungan terhadap Palestina diwujudkan melalui kegiatan seni yang mengangkat nilai kemanusiaan, termasuk konser solidaritas untuk Palestina.
Kata dia, BKSAP DPR akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza melalui forum Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta forum antarparlemen lainnya.
Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,”
