Baleg DPR: Revisi UU Tipikor Tak Cukup Perluas Definisi Korupsi, Harus Reformasi Lintas Sektor

Ia menilai revisi UU Tipikor harus mempertimbangkan hubungan antara aturan pemberantasan korupsi dan regulasi sektoral lainnya. Menurutnya, tanpa pembenahan menyeluruh, perubahan definisi tindak pidana korupsi berisiko tidak menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem hukum.

Angin Lalu di Baleg

Ahmad mengatakan revisi UU Tipikor sebenarnya bukan gagasan baru. Ia mengaku pernah mengusulkan pembaruan aturan itu dalam rapat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Baleg DPR. Namun, usulan itu tak mendapat perhatian yang memadai saat disampaikan.

Dalam suatu kesempatan dalam rapat program legislasi nasional (Prolegnas) di Baleg, saya pernah menyampaikan usul tersebut. Namun, saat itu dianggap sebagai aspirasi angin lalu,”

ujarnya.

Salah satu persoalan yang mendorong Ahmad mengusulkan revisi adalah penerapan ketentuan mengenai kerugian negara dan kerugian perekonomian negara.

Menurut dia, ketentuan tersebut perlu dikaji kembali karena penerapannya dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang adil bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bagi saya mereka tetap manusia dan warga negara yang harus mendapatkan hak-haknya,”

kata Ahmad.

Ia menilai pembaruan UU Tipikor juga perlu diselaraskan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi serta filosofi pemidanaan yang dianut Indonesia.

Ahmad mencontohkan sejumlah ketentuan dalam konvensi internasional yang dapat dikaji untuk kemungkinan diadopsi ke dalam hukum Indonesia, seperti trading in influence atau memperdagangkan pengaruh dan illicit enrichment atau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

Jika memang pemerintah menginginkan adanya revisi, maka tidak ada salahnya kita dukung dan mendiskusikannya secara mendalam,”

tuturnya.