Menurut Oleh, pertemuan itu bisa jadi kesempatan bagi Prabowo untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah. Hal itu terutama terkait pengelolaan kekayaan alam dan kedaulatan energi nasional.
Dia mengingatkan agar amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Dan tentunya, Pak Presiden pasti akan menegaskan kembali tentang Asta Cita Pak Presiden dalam memimpin Indonesia. Salah satunya adalah soal bagaimana agar Pasal 33 (UUD) ini betul-betul dijalankan dengan baik,”
tuturnya.
Oleh mengatakan ada sejumlah persoalan yang perlu jadi perhatian dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Persoalan itu di antaranya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), energi, bursa saham, hingga rencana pemerintah mengubah pola ekspor agar tak lagi bergantung pada pihak ketiga.
Dia juga menyoroti rencana ekspor yang dilakukan secara langsung serta perdagangan gas dan mineral lainnya. Menurutnya, momentum pertemuan bilateral perlu dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan tersebut agar hubungan ekonomi kedua negara semakin menguntungkan.
“Nah, tentu ini sebuah momen yang cukup baik. Pertama, untuk bagaimana hubungan bilateral ini semakin kuat, semakin menguntungkan,”
kata Oleh.
Namun, ia mengingatkan penguatan hubungan bilateral perlu diikuti evaluasi terhadap tata kelola perdagangan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
Oleh menyinggung data ekspor impor yang memperlihatkan besarnya perdagangan komoditas Indonesia melalui Singapura sebelum diteruskan ke negara tujuan lainnya.
Dia juga menyoroti perdagangan minyak kelapa sawit yang jadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, komoditas Indonesia yang diekspor ke Singapura kemudian dijual kembali ke sejumlah negara termasuk di Eropa dan Israel, dengan selisih harga yang disebut sangat besar.
“Di sosmed lagi viral sawit ini diekspor ke Singapura. Lalu, Singapura ekspor ke berbagai negara di belahan Eropa termasuk Israel dengan range harga yang jauh luar biasa. Singapura mendapatkan keuntungan 100 persen ya bahkan lebih,”
ujarnya.
Oleh menilai praktik perdagangan tersebut perlu jadi bahan evaluasi pemerintah. Dia mengingatkan agar Indonesia tak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau komoditas. Sementara, keuntungan lebih besar justru dinikmati negara yang menjadi perantara perdagangan.
“Nah, ini cukup merugikan ya barangkali untuk Indonesia dengan sistem tata kelola SDA,”
katanya.
Maka itu, Oleh berharap pertemuan Prabowo dengan pihak Singapura bisa menghasilkan kesepakatan yang perbaiki pola perdagangan kedua negara.
Dia juga mendorong agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat pemahaman dari pemerintah Singapura.
“Oleh sebab itu, mudah-mudahan ke depan ada formulasi yang disepakati, Singapura dapat memahami soal kebijakan Pak Presiden. Pak Presiden juga terus komitmen untuk kedaulatan energi di Indonesia,”
ujar Oleh.
Dia menyampaikan pengelolaan kekayaan alam seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat konstitusi.
Oleh berharap kerja sama ekonomi dengan Singapura tidak membuat Indonesia kehilangan peluang memperoleh nilai tambah dari komoditasnya sendiri.
“DPR berharap pertemuan ini menjadi sebuah hal yang positif ke depan. Kedua negara harus sam-sama menguntungkan, tidak lagi merugikan,”
ujarnya.
Menlu Singapura Temui Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima permohonan pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan yang berlangsung secara tertutup di Hambalang, Jawa Barat pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Vivian ke Hambalang setelah sebelumnya mengirimkan permohonan untuk dapat melakukan pertemuan dengan Prabowo.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya membenarkan Prabowo akan bertemu dengan Vivian.
Sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden. Nanti sore akan diterima sebentar. Tetapi, tanya Pak Menlu saja pastinya ya,”
ujarnya.
