Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjalan bersama usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye)
Partai Golkar meminta polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diselesaikan. Golkar menilai persoalan itu tak boleh terus berlarut karena menyangkut penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong para ketua umum partai politik di parlemen segera duduk bersama untuk membahas langkah penyelesaian polemik tersebut.
Menurutnya, persoalan ini kini tak hanya berkutat di ranah hukum. Namun, juga membutuhkan keputusan politik.
Iklan
“Saya sebenarnya kaget ya dengan putusan ini. Karena kan kurang lebih 3,5 minggu kita masih mendiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Terjadi juga pro dan kontra di masyarakat. Tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung yang seperti ini,”
kata Doli saat ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Doli menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran membuat penyelesaian persoalan tersebut di ranah hukum semakin mendekati tahap akhir.
“Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu soal ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir itu. Ya, sudah hampir final penyelesaian di ranah hukumnya ya,”
ujarnya.
Ia mengingatkan, pembahasan mengenai polemik Gibran tidak bisa hanya dibebankan kepada DPR sebagai lembaga. Sebab, DPR juga merupakan representasi partai-partai politik sehingga penyikapan terhadap persoalan tersebut perlu dibicarakan di tingkat pimpinan partai.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. (Owrite/Rika Pangesti).
Doli pun mendorong ketua umum partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen segera menggelar pertemuan. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera disikapi agar tak terus menggantung di tengah masyarakat.
“Ya kita juga menunggu. Mendorong supaya di level pimpinan partai politik di parlemen itu segera melakukan pertemuan ya, untuk menyikapi masalah ini. Ya, dan saya kira ya harus segera disikapi,”
tuturnya.
Terkait komunikasi antarpimpinan partai, Doli mengatakan Golkar menyerahkan pembicaraan itu kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia menduga komunikasi sudah berlangsung karena para ketua umum partai politik hampir setiap hari bertemu dalam agenda pemerintahan.
Namun, Doli mengaku belum mengetahui sejauh mana pembicaraan tersebut dilakukan. Ia masih menunggu informasi dari Bahlil mengenai perkembangan komunikasi politik antarpimpinan partai.
Doli juga mengingatkan agar keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penyelesaian polemik Gibran.
“Pertama adalah bahwa ya keputusan yang diambil itu memang betul-betul senantiasa selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jadi, aspirasi rakyat itu harus betul-betul didengar ya yang genuine,”
katanya.
Selain aspirasi masyarakat, ia meminta para pimpinan partai tetap menjadikan konstitusi, kepatuhan terhadap hukum, dan etika berbangsa dan bernegara sebagai dasar pengambilan keputusan.
Hal lain yang jadi perhatian Doli adalah keutuhan bangsa dan keberlangsungan pemerintahan. Ia mengingatkan agar penyelesaian polemik tersebut tidak memicu polarisasi maupun keterbelahan di tengah masyarakat.
“Apapun keputusan yang diambil itu harus tetap memastikan ya penyelenggaraan negara tetap berjalan, penyelenggaraan pemerintahan itu tetap juga berlangsung,”
ujarnya.
Doli mengatakan, persoalan ini tak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian. Ia menilai seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk meluruskan persoalan apabila terdapat hal-hal yang dianggap menyimpang dan telah menjadi bagian dari putusan hukum.
