“Saudara sekretaris jenderal itu mengirimkan surat ke Polda Sulawesi Selatan bahwa acara tersebut ilegal dan harus dihentikan. Padahal, seluruh kader Indonesia berkumpul di Makassar, namanya Mukernas, dihadiri oleh ketua dan sekretaris, dan anggota fraksi di seluruh Indonesia,”
kata Mardiono, Selasa, 3 November 2026.
Menurut Mardiono, polemik Mukernas itu jadi salah satu gambaran memburuknya hubungan di tubuh PPP. Ia menyebut persoalan antara dirinya dan sejumlah pengurus bukan konflik yang muncul tiba-tiba, melainkan sudah berkembang sejak pelaksanaan Muktamar pada September 2025.
Meski sempat ada upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, hubungan internal ternyata belum sepenuhnya pulih.
Mardiono justru menyoroti tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi organisasi dengan sejumlah pengurus yang kini dinonaktifkan.
Dia mengatakan persoalan itu juga terlihat dari munculnya surat-surat yang mempersoalkan hasil konsolidasi PPP di berbagai daerah. Dokumen itu disebut dikirim menggunakan nama Sekjen dan menyatakan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) serta Musyawarah Cabang (Muscab) tidak sah.
“Bahkan menyatakan bahwa hasil-hasil dari konsolidasi itu dinyatakan tidak sah oleh mereka. Kemudian ,mereka kirim surat ke mana-mana seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh saudara sekretaris jenderal itu sendiri dengan menggunakan kop yang nyetak sendiri, stempel bikin sendiri,”
ujarnya.
Mardiono menyebut persoalan dokumen tersebut pernah dibawa ke ranah hukum. Sekretariat DPP PPP, kata dia, melaporkan persoalan surat-surat itu ke Polda Metro Jaya karena menemukan ketidaksesuaian nomor register, kop surat, dan ukuran stempel.
“Pernah dilaporkan ke Polda Metro oleh kantor Sekretariat DPP PPP karena surat-surat itu tidak sesuai dengan nomor register. Kop surat tak sesuai naskah aslinya, stempel tak sesuai dengan ukurannya,”
kata Mardiono.
Di tengah silang pendapat soal keabsahan kegiatan dan dokumen organisasi, Mardiono menilai PPP tak bisa terus terjebak dalam pertentangan elite. Apalagi, partai harus mempersiapkan struktur kepengurusan untuk menghadapi tahapan verifikasi Pemilu 2029.
Dia mengklaim desakan untuk membenahi kepengurusan datang dari daerah.
“Rakornas kemarin itu mendesak agar segera, karena kita sebentar lagi sudah mau menghadapi verifikasi Pemilu, maka agar jangan sampai nanti mengganggu dalam proses verifikasi Pemilu,”
kata Mardiono.
Langkah restrukturisasi itu kemudian diarahkan kepada sekjen dan waketum yang dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi. Mardiono menyebut keduanya tak menghadiri berbagai agenda partai, termasuk rapat internal, Bimbingan Teknis Nasional anggota fraksi di Bali, hingga kegiatan konsolidasi di daerah.
Namun, Mardiono membedakan restrukturisasi dengan pemecatan keanggotaan. Menurutnya, pergantian jabatan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan status sebagai kader PPP.
“Kalau dipecat itu misalnya dia diberhentikan lalu KTA-nya dicabut, dia bukan anggota PPP lagi, itu baru namanya dipecat. Tapi, kalau karena ketidakaktifannya kemudian di-nonaktifkan atau diganti orang lain, itu ya hal yang biasa saja dalam sebuah organisasi partai politik,”
jelasnya.
Dia menambahkan, pergantian pengurus masih memasuki proses politik internal sebelum dilanjutkan dengan tahapan administrasi. Sementara itu, fungsi Sekjen dan Waketum kata dia, sudah dijalankan oleh pengurus lain agar kegiatan partai tidak terhenti.
Mardiono pun memastikan gejolak tersebut tidak akan menghambat aktivitas PPP maupun persiapan menghadapi Pemilu 2029. Dia menyebut seluruh agenda partai di tingkat nasional dan daerah tetap berjalan meski restrukturisasi kepengurusan sedang dilakukan.
