“Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,”
lanjut Sugiono.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses harus tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum. Pun, ia berharap penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi Polri jadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan integritas institusi korps Bhayangkara.
“Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan tersebut,”
katanya.
Lebih lanjut, Sugiono juga mengingatkan pentingnya jaga kepatuhan seluruh institusi negara terhadap konstitusi dan kepemimpinan nasional yang sah. Menurut dia, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menilai penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap individu. Proses tersebut juga harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di sisi lain, Gerindra meminta dinamika kasus penyadapan tidak mengganggu pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Seluruh jajaran pemerintahan diminta tetap fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo.
“Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”
ujarnya.
Menurutnya, penegakan hukum dan keberlanjutan pembangunan harus berjalan beriringan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan agenda pembangunan nasional terus berjalan dengan baik,”
tuturnya.
