Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). (Sumber: Antara Foto/Galih Pradipta/YU)
Istana Kepresidenan mengaku belum mengetahui siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Istana masih menunggu hasil penyidikan Polri untuk mengungkap aktor serta motifnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, proses penyidikan masih berlangsung. Maka itu, ia belum bisa menyampaikan identitas pihak yang diduga menjadi dalang penyadapan.
Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat,”
kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Prasetyo, pemerintah menunggu kepolisian mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang kini tengah diproses secara hukum.
Iklan
Dia mengatakan sasaran dugaan penyadapan tak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi target.
Prasetyo pun mempertanyakan tujuan di balik tindakan tersebut. Namun, ia meminta publik menunggu hasil penyidikan agar persoalan itu dapat diketahui secara utuh.
Ini tentunya dari niatan kan sudah membuat kita juga bertanya-tanya, ini tujuannya untuk apa. Tapi, secara lengkap dan detail, itu kita tunggu dari proses penyidikan,”
ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers usai mengikuti kegiatan Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026 di Istana Merdeka (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym)
Prabowo minta transparan
Prasetyo menyampaikan dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan pejabat negara merupakan persoalan serius. Sebab, informasi yang berkaitan dengan pimpinan negara bisa memuat hal-hal sensitif yang berpotensi disalahgunakan.
Ia mengatakan demikian karena jika jatuh ke tangan pihak yang tak berwenang, informasi itu bisa mengancam kepentingan nasional hingga kedaulatan negara.
Di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,”
kata politikus Partai Gerindra itu.
Terkait penanganan perkara, Prasetyo mengatakan Prabowo sudah beri arahan kepada Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prabowo juga meminta penyidikan dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa ada informasi yang sengaja disembunyikan.
Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,”
ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Tiga perwira tinggi itu yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum; Irjen Eko Hadi Santoso sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat.
