Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Potret Demokrasi RI Memprihatinkan, Pengamat Sentil Cara Prabowo Merespons Kritik Masyarakat

Pengamat Politik Fernando Emas menyoroti ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Greenpeace Bundaran HI demo mahasiswa UI
Aktivis Greenpeace bentangkan spanduk protes di Bundaran HI/Doc. Owrite/Acel

Ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan. Tindakan pembatasan ruang demonstrasi hingga upaya membungkam aktivis jadi sorotan karena berpotensi mempersempit ruang kritik terhadap pemerintah.

Pengamat Politik Fernando Emas menilai kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi. Terlebih, muncul upaya menggelar demonstrasi tandingan ketika ada kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat memperihatinkan dan membahayakan demokrasi di Indonesia. Apalagi ada upaya untuk membuat demonstrasi tandingan setelah ada kelompok yang melakukan aksi mengkritik pemerintah,”

kata Fernando kepada Owrite, Jumat, 6 November 2026.

Menurut dia, persoalan kebebasan berekspresi juga terlihat dari penggunaan ruang publik yang dinilai tak setara. Salah satunya Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang disebut tak bisa dimanfaatkan kelompok pengkritik pemerintah. Namun, bisa digunakan oleh kelompok pendukung pemerintah.

Iklan

“Termasuk ruang publik seperti bundaran HI yang tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok pengkritik pemerintah namun bisa digunakan pihak pendukung pemerintah,”

ujarnya.

Fernando menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok masyarakat berdasarkan sikap politiknya.

Padahal, menurut dia, ruang publik semestinya bisa digunakan secara setara oleh seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Selain pembatasan ruang demonstrasi, Fernando juga menyoroti dugaan pendekatan jabatan dan uang untuk membungkam aktivis. Cara tersebut dinilai bisa melemahkan gerakan masyarakat sipil yang selama ini berperan mengawasi kekuasaan.

“Selain itu ada upaya pembungkaman para aktivis melalui pendekatan jabatan atau uang,”

ujarnya.

Fernando juga mengkritik respons pemerintah terhadap suara kritis masyarakat. Menurut dia, kritik yang disampaikan warga tidak jarang justru direspons oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi terhadap persoalan yang sedang dibahas.

“Sering kali kita diperhadapkan balasan kritik dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten terkait dengan pokok persoalan,”

kata Fernando

Lebih lanjut, dia menilai Presiden Prabowo Subianto juga belum menunjukkan respons yang substantif terhadap kritik masyarakat.

“Sering kali Presiden Prabowo membalas kritik tidak secara substansi dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan para pengkritik,”

ujarnya.

Fernando menilai pola respons seperti itu bisa menciptakan suasana yang tak sehat bagi kehidupan demokrasi. Kata dia, kritik yang seharusnya menjadi bahan evaluasi kebijakan justru berpotensi dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah.

Padahal, bagi Fernando, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi.

Menurutnya, Pemerintah semestinya memberikan jawaban berdasarkan substansi persoalan, bukan justru mengalihkan perdebatan dengan menyerang pihak yang menyampaikan aspirasi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.