Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Presiden Prabowo Subianto berpeluang melepaskan diri dari bayang-bayang politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi berada dalam pemerintahan alias berhasil dimakzulkan.
Menurutnya, perubahan tersebut dapat membuka jalan bagi Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih mandiri menjelang Pemilu 2029.
Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi,”
kata Arifki kepada Owrite, Senin, 9 November 2026.
Arifki melihat kemungkinan perubahan posisi Gibran sebagai momentum bagi Prabowo untuk memperluas konsolidasi politik.
Iklan
Komunikasi tidak hanya dapat dilakukan dengan partai-partai pendukung pemerintah, tetapi juga dengan tokoh senior dan pimpinan partai yang memiliki pengaruh dalam menentukan konfigurasi politik nasional.
Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,”
ucapnya.
Dikatakan Arifki, keberadaan Gibran dalam pemerintahan juga membawa konsekuensi politik bagi Prabowo.
Ia menilai, berbagai kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik selama ini turut tertuju pada posisi Gibran sebagai putra Jokowi.
Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran,”
ungkapnya.
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa keluarnya Gibran tidak otomatis membuat tekanan terhadap pemerintahan berkurang.
Sebaliknya, kritik yang sebelumnya tertuju kepada wakil presiden berpotensi bergeser langsung kepada Prabowo sebagai pemegang kendali pemerintahan.
Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo,”
jelasnya.
Arifki juga menyoroti kepentingan partai-partai politik dalam menyikapi dinamika posisi Gibran.
Lanjut Arifki, setiap kekuatan politik akan menghitung dampak perubahan tersebut terhadap persaingan menjelang Pemilu 2029.
Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029,”
paparnya.
Ia menilai perubahan posisi Gibran juga dapat menghadirkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya menguntungkan pihak-pihak yang menginginkannya keluar dari pemerintahan.
Ruang Politik Baru untuk Gibran
Gibran justru berpotensi memperoleh ruang politik baru apabila dinamika tersebut meningkatkan perhatian publik terhadap dirinya.
Karena itu, Arifki menegaskan bahwa polemik mengenai masa depan politik Gibran tidak cukup dilihat dari aspek hukum semata.
Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan persaingan pengaruh dan perebutan posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan setelah 2029.
Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan,”
