“Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa?”
kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Dia mengatakan Komisi III DPR sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus membahas dugaan penyadapan tersebut. Rapat itu direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini.
Menurut Habiburokhman, penyelidikan tak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku teknis di internal kepolisian. Penyidik juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok politik maupun tokoh tertentu yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut.
“Jadi, pasalnya dikenakan adalah kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya,”
jelas politikus Partai Gerindra itu.
Dia menilai penggunaan UU ITE saja tak cukup untuk menggambarkan tingkat keseriusan perkara tersebut. Sebab, menurut pandangannya, objek penyadapan bukan sekadar masyarakat biasa.
“Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai. Jadi, yang narasi di anggota Komisi III, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja,”
ujarnya.
Habiburokhman bahkan menyebut dugaan penyadapan tersebut lebih serius dibandingkan skandal Watergate di Amerika Serikat yang terjadi pada 1970-an yang menyebabkan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri.
Dia membandingkan kedua kasus itu. Ia menekankan dalam skandal Watergate, penyadapan dilakukan terhadap kompetitor politik. Sementara, dalam perkara yang disorotnya saat ini, pihak yang mestinya melindungi negara justru diduga melakukan penyadapan.
“Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,”
katanya.
Atas dasar itu, dia membuka kemungkinan penggunaan instrumen hukum lain, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila perangkat penyadapan yang seharusnya digunakan negara justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Lalu, Undang-undang keamanan negara juga harus digunakan, ya, apakah makar, ya. Ada beberapa variasi makar,”
jelasnya.
