Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut didampingi Kapolri dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Selain bersilaturahmi, presiden juga minta dukungan para mantan Kapolri terhadap agenda pemerintah.
“Di situ kemudian selain silaturahmi, presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin,”
ujarnya.
Meski persoalan penyadapan ilegal ikut dibicarakan, Dasco tak bisa memastikan apakah Prabowo memberikan instruksi atau perhatian khusus terkait kasus tersebut.
“Saya enggak tahu, karena saya tidak ikut di pertemuan kemarin. Apakah ada atensi khusus atau tidak,”
katanya.
Di sisi lain, persoalan penyadapan juga berpotensi masuk dalam agenda legislasi DPR melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Dasco menyebut sejumlah fraksi telah mengusulkan agar regulasi tersebut segera dibahas.
Usulan itu muncul sebelum DPR kembali memasuki masa sidang. Namun, Dasco belum memastikan kapan pembahasan RUU tersebut akan dimulai maupun apakah akan menjadi prioritas parlemen.
“Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang,”
tuturnya.
Dia mengatakan usulan percepatan pembahasan memang telah disampaikan secara informal oleh beberapa fraksi. Meski begitu, DPR masih akan melihat perkembangan dinamika di internal parlemen.
“Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,”
ujar Dasco.
Menurutnya, keputusan untuk percepat pembahasan RUU Penyadapan belum bisa dipastikan saat ini. DPR masih perlu melihat perkembangan dan menentukan langkah melalui mekanisme yang berlaku.
“Tetapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,”
ujarnya.
