Apalagi, kata Komarudin, para pegawai tersebut selama ini sudah menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Namun, belum seluruhnya memperoleh kejelasan mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Bagi Komarudin, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Lebih dari itu, menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan penghargaan negara terhadap pengabdian para pegawai yang selama bertahun-tahun ikut menopang pelayanan publik.
“Jadi, kemudian kalau memang negara bisa memberi apa kepastian untuk masa depan mereka, saya kira itu lebih baik,”
ujarnya.
Meski demikian, rencana pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak bisa dilepaskan dari persoalan anggaran.
Ia melihat, pemerintah perlu menghitung kemampuan keuangan negara, termasuk pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Komarudin tidak mempersoalkan apabila nantinya pembiayaan pengangkatan tersebut diatur melalui mekanisme tertentu. Menurutnya, persoalan pembiayaan merupakan bagian dari pengaturan yang harus dibicarakan bersama dalam lingkup pemerintahan.
“Itu kan soal pengaturan saja. Kan ini harus kita bicara dalam keluarga besar Negara Republik Indonesia, kan,”
katanya.
Dia menegaskan, pembahasan mengenai sumber pendanaan jangan sampai justru mengaburkan persoalan utama, yakni kepastian nasib para pegawai.
“Pemerintah pusat dan daerah perlu mencari jalan keluar agar kebijakan pengangkatan tersebut dapat direalisasikan tanpa mengabaikan kemampuan fiskal masing-masing,”
ujarnya.
Komarudin juga menyoroti nasib tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian status kepegawaian. Bahkan, menurut dia, ada pegawai yang meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan kejelasan atas status pengabdiannya.
“Karena ada yang kasihan sampai meninggal dalam status sebagai honorer, ya tidak jelas itu,”
kata Ketua DPP PDIP itu.
Kondisi tersebut, menurut Komarudin, menjadi gambaran bahwa persoalan penataan tenaga honorer tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Negara perlu memastikan orang-orang yang telah mengabdikan diri untuk pelayanan publik mendapatkan perlakuan dan kepastian yang layak.
“Jadi, kalau memang pemerintah bisa atasi itu, itu lebih baik,”
tuturnya.
