Sejumlah anggota DPR RI mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga Selasa siang, 10 November 2026, hampir 50 anggota DPR disebut telah membubuhkan tanda tangan untuk ajukan penggunaan hak konstitusional tersebut.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan dukungan terhadap usulan HMP datang dari anggota lintas fraksi. Bahkan, pengajuan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
Hampir 50 (Anggota DPR). Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi,”
kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Mardani mengakui dirinya termasuk salah satu anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut. Menurut dia, surat pengajuan HMP juga sudah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Iklan
Surat sudah disampaikan ke pimpinannya,”
lanjut Mardani.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan HMP.
Puan mengatakan, DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah hal yang harus dibahas, terutama menyangkut mekanisme dan tahapan pengajuan hak tersebut.
Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,”
ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Wakil Presiden Gibran/Doc. Owrite/Acel
Mekanisme Penggunaan HMP
HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang bisa digunakan untuk menyampaikan sikap resmi lembaga legislatif terhadap kebijakan pemerintah maupun persoalan tertentu yang dinilai penting.
Ketentuan mengenai hak itu tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuannya, HMP bisa digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap sejumlah persoalan, di antaranya kebijakan pemerintah.
Selain itu, HMP dapat diajukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket DPR. Hak itu juga bisa digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran yang dimaksud meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi saat Presiden maupun Wakil Presiden tak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Untuk mengajukan HMP, usulan harus disampaikan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR. Apabila pengajuan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, usulan itu wajib disertai materi dan bukti yang sah.
Selanjutnya, agar dapat disahkan menjadi keputusan DPR, usulan HMP mesti peroleh persetujuan minimal dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat tersebut juga wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
