Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah pendidikannya.
Jika Gibran tidak mengambil langkah mundur, ia menilai DPR RI perlu mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Menurutnya, HMP merupakan langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi,”
kata Almuzzamil, dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Almuzzammil mengatakan, PKS terus menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait polemik yang dikenal sebagai Ijazah Gate Gibran. Dari aspirasi yang diterima, muncul dorongan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di parlemen.
