Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

PKS: HMP Paling Relevan, tapi Kalau Gibran Mundur Lebih Bagus

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) menjadi langkah paling relevan bagi DPR untuk menindaklanjuti polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka/Doc. Owrite/Acel

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) menjadi langkah paling relevan bagi DPR untuk menindaklanjuti polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, PKS menyebut pengunduran diri Gibran justru menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan harus menjalani proses konstitusional di parlemen.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan partainya sudah mengkaji sejumlah instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Dari instrumen hak yang jadi kewenangan DPR, PKS memutuskan mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Iklan

“Dan dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,”

kata Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Kholid, PKS juga telah menyampaikan pandangan tersebut kepada partai-partai lain. Ia menilai DPR tak perlu terlebih dahulu menggunakan hak angket apabila HMP dinilai jadi mekanisme yang paling tepat untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

“Sepertinya tidak perlu hak angket, kita langsung pada HMP. Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil,”

ujarnya.

Meski demikian, PKS masih membuka pilihan bagi Gibran untuk mengundurkan diri tanpa harus menunggu proses politik di DPR berjalan. Kholid bahkan secara terbuka menyebut langkah tersebut akan lebih baik.

“Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus. Lebih baik,”

tuturnya.

Namun, jika Gibran tidak mengambil pilihan tersebut, PKS memastikan dorongan proses konstitusional di DPR tetap berjalan.

“Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,”

ujar Kholid.

Kholid menyebut sikap PKS didasarkan pada aspirasi publik serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, kedua putusan tersebut memiliki kekuatan konstitusional yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia di DPR.

“Pada prinsipnya kita sejak dari awal ya, kita menganggap bahwa aspirasi publik, keputusan MK, dan MA itu harus ditindaklanjuti dengan hak kita,”

katanya.

Ia juga mengaku belum bisa memastikan kapan keputusan resmi akan diumumkan. Namun, PKS berharap pembahasan tersebut tidak berlangsung terlalu lama.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR,”

tuturnya.

Kholid menegaskan PKS akan tetap mendorong HMP sebagai langkah politik yang dianggap paling relevan saat ini.

Sementara itu, Gibran masih memiliki pilihan untuk mengundurkan diri sebelum proses konstitusional di DPR berjalan lebih jauh.

Tapi, kalau Bapak Wakil Presiden Gibran menyatakan mundur, itu lebih bagus,”

tuturnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.