“Di DPR melalui komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi,”
ujarnya.
Menurut Puan, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali muncul di kemudian hari. DPR juga akan membahas kemungkinan perlunya penguatan regulasi yang mengatur kewenangan penyadapan.
“Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Kita hormati proses hukum yang berlaku. Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau UU-nya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait,”
jelasnya.
Namun demikian, Puan belum merinci bentuk pengawasan konkret yang akan dilakukan DPR maupun komisi mana yang akan terlebih dahulu menangani persoalan tersebut.
Dia menegaskan, DPR baru memulai masa sidang setelah menjalani masa reses. Maka itu, pimpinan DPR masih akan menampung berbagai masukan dari fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Hari ini Alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi, terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,”
tuturnya.
Puan menyebut sejumlah masukan telah diterima selama masa reses, baik melalui fraksi maupun anggota DPR. Seluruh masukan itu akan diproses sebelum pimpinan DPR menentukan tindak lanjut.
Sebelumnya, wacana pengaturan penyadapan juga mengemuka di Komisi III DPR. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bahkan mengusulkan Presiden Prabowo agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur dan menindak tegas praktik penyadapan ilegal.
Menurut dia, Komisi III DPR juga akan menjadwalkan rapat kerja atau raker dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Raker itu akan membahas pengusutan kasus penyadapan ilegal termasuk mengungkap pihak yang diduga memerintahkan dan motif di balik tindakan tersebut.
