Pemandangan tak biasa terjadi usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 November 2026. Anggota DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membawa selembar kertas bertuliskan pesan tegas ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’.
Menurut Yanuar, kertas tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasinya terkait desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Yanuar menyebut aksi itu sekaligus menjadi penegasan sikapnya yang telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Gibran.
Iklan
“Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang. Semua orang juga sudah paham,”
kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Yanuar menjelaskan, pesan dalam kertas tersebut sengaja dibuat singkat karena rapat paripurna tak menyediakan sesi interupsi bagi anggota DPR. Maka itu, ia memilih menyampaikan aspirasi melalui tulisan agar pesannya tetap tersampaikan.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,”
ujarnya.
Tak hanya membawa pesan tersebut, Yanuar juga mengaku sudah membubuhkan tanda tangan dalam usulan HMP. Ia menyebut dirinya menjadi anggota DPR ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani usulan tersebut.
Ia meminta pimpinan DPR memproses usulan yang telah disampaikan agar bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. Menurutnya, HMP merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap anggota DPR, bukan hanya hak fraksi.
“Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,”
kata Yanuar.
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjalan bersama usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye)
Yanuar juga mengklaim komunikasi mengenai usulan tersebut telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR. Ia menyebut persoalan ini bukan semata-mata agenda PKS, melainkan agenda DPR secara kelembagaan.
“Hampir ya, kami komunikasi dengan hampir semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang hak menyatakan pendapat ini,”
ujar Anggota Komisi XIII DPR itu.
Menurut Yanuar, usulan pemakzulan Gibran merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berpandangan, setelah pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dilantik, persoalan keduanya berada dalam ranah pemerintahan yang dapat diawasi DPR.
Ia menjelaskan, proses penggunaan hak menyatakan pendapat dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil putusan MK nantinya dikembalikan ke DPR untuk diteruskan ke MPR sesuai mekanisme konstitusional.
Yanuar mengaku dorongan agar Gibran mundur juga berasal dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap. Ia menyebut telah menyerap aspirasi tersebut saat menjalani masa reses dan mendapati warga yang menginginkan Gibran mundur atau diberhentikan.
“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu. Jadi, konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan,”
tuturnya.
Meski demikian, nasib usulan hak menyatakan pendapat kini berada di tangan pimpinan DPR. Yanuar mengatakan pimpinan akan membahasnya bersama pimpinan fraksi untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Pimpinan akan merapatkan tentunya, akan membahas dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Jadi, ya kita serahkan ke beliau-beliau untuk mengambil keputusan,”
