Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden. Dan, ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi,”
jelas Arif.
Arif menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran harus jadi perhatian dalam menyikapi kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Menurut legislator asal Banten itu, persoalan ini tak hanya menyangkut aspek administrasi pendidikan. Namun, juga berkaitan dengan legitimasi konstitusional dan kelayakan moral seseorang yang menduduki jabatan Wakil Presiden.
Atas dasar itu, Arif mendesak DPR segera menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti polemik tersebut melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),”
jelasnya.
Desakan itu muncul di tengah langkah Gibran yang berencana kembali menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Sebelumnya, Gibran mengaku sudah mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1).
Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
“Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,”
kata Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
