Dijelaskan Herman, usulan inisiatif HMP belum masuk dalam penjadwalan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Pada awal masa sidang, parlemen masih memprioritaskan penjadwalan agenda kerja komisi dan badan-badan DPR.
Meski begitu, Herman memastikan polemik Gibran tak luput dari perhatian partainya. Dia menyebut, persoalan tersebut akan menjadi salah satu fokus kerja politik fraksi-fraksi di DPR, seiring dinamika komunikasi yang terus berlangsung.
“Kan politik itu kan sangat dinamis. Dan, tentu kita tak mengabaikan hal-hal yang ini jadi situasi yang serius seperti ini. Pasti akan menjadi fokus kerja-kerja politik kami juga di fraksi-fraksi,”
ujarnya.
Herman juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurut pandangan Demokrat telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun, dia mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri melalui jalur hukum.
Meski Gibran berencana membawa persoalan tersebut ke PTUN, Herman menegaskan pembahasan di DPR tetap berada dalam ranah politik.
Dia menyebut, proses politik dan hak warga negara untuk menempuh jalur hukum merupakan hal yang perlu ditempatkan sesuai mekanismenya.
Di sisi lain, Herman mengingatkan agar polemik tersebut tidak mengganggu stabilitas nasional maupun agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, pemerintah tengah berkonsentrasi mengejar target swasembada pangan, energi, dan air, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.
“Dan, proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik,”
katanya.
Dia menilai, pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga saham. Maka itu, Herman berharap persoalan politik yang berkembang dapat segera menemukan penyelesaian agar tidak terus mengganggu konsentrasi pembangunan.
Terkait sikap resmi Demokrat terhadap HMP, Herman belum mengungkapkan apakah Fraksi Demokrat akan mendukung atau menolak usulan tersebut. Dia meminta publik menunggu proses komunikasi antarfraksi hingga ada keputusan yang lebih konkret.
“Jadi, kita tunggu saja proses ini sampai betul-betul nanti ada hal yang lebih konkret dan bisa disampaikan kepada publik,”
ujarnya.
Herman menegaskan, Demokrat tetap mengedepankan supremasi hukum dalam menyikapi polemik tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan.
“Sebagai negara hukum, Demokrat tentu mengedepankan supremasi hukum,”
ujarnya.
