OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR adalah kamar terakhir untuk pemakzulan Gibran.
Oleh Rika Pangesti
Diperbarui
Diperbarui
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan MPR belum akan mengambil sikap terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, proses politik untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) masih berada di DPR dan belum sampai ke MPR.
Bambang menyebut MPR merupakan tahapan terakhir dalam mekanisme konstitusional pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden. Maka itu, ia memilih tak berkomentar lebih jauh sebelum seluruh proses di DPR selesai.
Iklan
“Kan rapat pleno sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi. Iya toh? Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi, apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,”
kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Bambang menegaskan, keputusan yang telah disampaikan pimpinan fraksi merupakan sikap organisasi. Dia meminta agar pernyataan mengenai sikap fraksi tersebut tidak ditarik menjadi persoalan suka atau tidak suka antarindividu.
Menurut dia, keputusan organisasi telah melalui mekanisme rapat pleno fraksi untuk memastikan soliditas sikap.
Saat ditanya apakah pimpinan MPR sudah menerima surat dari DPR terkait proses HMP, Bambang memastikan belum ada surat yang masuk. Dia mengingatkan bahwa MPR baru akan terlibat setelah seluruh tahapan di DPR dilalui.
“MPR itu sudah dibilang itu di paling ujung, Pak,”
ujarnya.
Bambang menjelaskan, mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus berjalan secara bertahap. MPR tak bisa mendahului proses yang menjadi kewenangan DPR sebelum persoalan tersebut memenuhi tahapan konstitusional.
“MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,”
katanya.
Meski belum menerima surat dari DPR, Bambang mengaku komunikasi antara DPR dan MPR tetap berlangsung. Dia mencontohkan rapat pimpinan yang membahas pengunduran diri Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW.
Dalam rapat itu, kata Bambang, pimpinan MPR memastikan bahwa pengunduran diri HNW dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan.
Bambang menyebut pengganti HNW dijadwalkan disahkan pada Senin, 16 November 2026. Namun, dia mengaku masih menunggu nama yang akan ditetapkan untuk mengisi posisi tersebut.
Di sisi lain, Bambang enggan memberikan penilaian pribadi mengenai langkah Gibran yang berencana membawa polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia beralasan, sebagai pimpinan MPR, dirinya harus berbicara berdasarkan konstitusi dan aturan perundang-undangan, bukan spekulasi pribadi.
“Sesuai dengan persepsi saya. Tanpa saya bermaksud menyombong, pimpinan MPR dilarang kayak begitu. Dia harus bicara atas dasar konstitusi tata ruang undang-undang,”
tuturnya.
Iklan
