PDIP Kompak Bidik Gibran Lewat HMP, 110 Anggota Fraksi Siap Turun Tangan
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI resmi mengambil sikap politik untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI resmi mengambil sikap politik untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu disebut telah disepakati seluruh anggota fraksi dalam rapat pleno yang digelar di DPR RI.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pertukaran pikiran seluruh anggota fraksi. Dari total 110 anggota, sebanyak 102 orang hadir, sedangkan delapan lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.
“Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,”
kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu,11 November 2026.
Utut menegaskan keputusan tersebut bukan sekadar sikap sejumlah anggota, melainkan telah menjadi keputusan bersama Fraksi PDIP. Bahkan, ia menyebut seluruh 110 anggota fraksi siap mendukung langkah tersebut apabila diperlukan.
Iklan
“Anggota kita 110. Nanti kalau diperlukan 110,”
ujarnya.
Pun, saat ditanya kembali kesepakatan internal fraksi, Utut memastikan tidak ada perbedaan sikap. Ia menyebut seluruh anggota telah satu suara untuk menempuh jalur konstitusional.
“Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,”
kata Utut.
Pimpinan DPR audiensi dengan pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP).(Foto: Owrite/Rika Pangesti).
Menurut Utut, keputusan membawa polemik Gibran ke jalur HMP didasarkan pada ketentuan konstitusi. Ia menyebut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menjadi rujukan politik yang digunakan fraksinya.
“Kalau pertimbangannya sudah ada, kita udah ada, kan kita merujuk Pasal 7A, 7B, nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan,”
tuturnya.
Meski demikian, keputusan politik tersebut belum otomatis membuat proses HMP langsung bergulir di DPR. Utut mengatakan, fraksinya masih harus menyampaikan sikap tersebut kepada pimpinan DPR agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus segera,”
ujarnya.
Ia belum memastikan kapan usulan tersebut secara administratif disampaikan kepada pimpinan DPR. Menurut dia, hal yang paling penting saat ini adalah tercapainya keputusan politik di internal fraksi.
“Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,”
kata Utut.
Di sisi lain, Utut menegaskan keputusan PDIP mengusulkan HMP tidak dimaksudkan untuk menghalangi langkah hukum yang akan ditempuh Gibran. Hal itu merespons rencana Gibran menggugat persoalan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Ya sudah kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi,”
ujarnya.
Utut juga belum menjelaskan lebih jauh mengenai tahapan pembahasan HMP hingga kemungkinan dibawa ke rapat paripurna. Ia menyerahkan persoalan mekanisme tersebut kepada pimpinan DPR dan prosedur kelembagaan yang berlaku.
Di tengah keputusan politik itu, Utut mengingatkan agar polemik yang melibatkan Wapres Gibran tidak berkembang jadi konflik antarkelompok.
Ia meminta seluruh pihak tetap menjaga persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Yang paling penting kita jaga. Kita ini berbangsa bernegara kita bersaudara. Apapun keputusannya kita jalani dengan damai. Sekali lagi kita jalani dengan damai,”
